Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan meminta pemerintah lebih serius memperhatikan nasib peternak ayam petelur yang menghadapi anjloknya harga telur di tengah tingginya biaya produksi dan pakan.

BALI – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, meminta pemerintah lebih serius memperhatikan nasib peternak ayam petelur yang saat ini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat karena harga jual telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi.

Persoalan itu menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang berlangsung di Bali.

Ony mengungkapkan, di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, harga telur justru mengalami tren penurunan. Situasi tersebut semakin memberatkan peternak karena biaya pakan dan operasional masih berada pada level yang tinggi.

“Hari ini Jawa Timur mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun yang terbaru justru hasil peternakan berupa telur mengalami penurunan harga jual. Biaya pakan masih tinggi, sementara daya serap pasar dan daya beli masyarakat menurun,” ujar Ony di sela kegiatan Bimtek, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan harga telur tertekan adalah melimpahnya pasokan di pasar atau over supply. Produksi yang tinggi tidak diimbangi peningkatan konsumsi sehingga harga terus bergerak turun di tingkat peternak.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga telur di tingkat peternak dilaporkan berada pada kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Sementara itu, harga pokok produksi peternak rakyat diperkirakan mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peternak harus menjual hasil produksinya di bawah biaya produksi dan menanggung kerugian.

“Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu sangat berat bagi peternak rakyat. Karena itu perlu ada langkah-langkah yang lebih serius untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka,” katanya.

Ony juga menyoroti tingginya ketergantungan sektor peternakan terhadap bahan baku impor, khususnya untuk kebutuhan pakan ternak. Menurutnya, fluktuasi harga komoditas global turut memengaruhi biaya produksi yang harus ditanggung peternak.

“Kedelai kita hampir 90 persen masih impor. Ini berdampak pada biaya pakan yang tetap tinggi meskipun harga telur turun,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai pemerintah perlu segera memperkuat kebijakan stabilisasi harga sekaligus memperluas serapan pasar agar surplus produksi telur tidak terus menekan harga di tingkat peternak.

Selain itu, berbagai program pemerintah yang membutuhkan pasokan protein hewani juga dinilai dapat dioptimalkan untuk membantu menyerap produksi telur dalam negeri.

Menurut Ony, peternak rakyat merupakan bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional. Karena itu, keberlangsungan usaha mereka harus menjadi perhatian bersama agar tidak semakin tertekan oleh situasi pasar yang tidak menguntungkan.

“Peternak adalah salah satu penopang ketahanan pangan kita. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan keberlanjutan usaha peternak rakyat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas sektor peternakan, sehingga peternak tetap memiliki kepastian usaha dan mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS