Anggota DPRD Jawa Timur Diana Sasa menegaskan ketahanan ekologi harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, penguatan tata ruang, mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, kekeringan, serta dampak perubahan iklim.

BALI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekologi perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, investasi pada sektor lingkungan dan tata ruang akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar dibanding biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani dampak bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Diana Sasa di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (5/6/2026).

Baca juga: Fraksi PDIP Jatim Angkat Isu Pemanasan Global dalam Bimtek Legislator se-Indonesia

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur itu menilai berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, mulai dari banjir, kekeringan hingga dampak perubahan iklim, menunjukkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Persoalan ekologi memiliki dampak jangka panjang. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menata tata ruang wilayah dengan baik sehingga daerah memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai risiko di masa depan,” ujar Diana.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan tersebut menjelaskan bahwa penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan merupakan instrumen penting untuk mengurangi risiko bencana sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, keberadaan ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, serta pengelolaan wilayah yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah.

Ia mencontohkan persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah sebagai salah satu dampak ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan kapasitas lingkungan.

“Ketahanan ekologi sangat penting. Dalam penanganan banjir misalnya, kita tidak bisa hanya fokus ketika bencana sudah terjadi. Yang harus diperkuat adalah langkah-langkah pencegahan melalui tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik,” katanya.

Diana mengapresiasi langkah pemerintah yang selama ini dinilai cukup responsif dalam penanganan pascabencana. Namun demikian, ia menekankan bahwa paradigma pembangunan perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif melalui penguatan mitigasi risiko bencana.

Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah harus semakin terintegrasi antara sektor lingkungan hidup, infrastruktur, dan tata ruang agar mampu mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

“Pemerintah sudah cukup baik dalam penanganan pascabencana. Namun yang perlu diperkuat adalah bagaimana kita tidak menunggu bencana terjadi. Upaya mitigasi harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Selain aspek lingkungan, Diana juga menyoroti tantangan fiskal yang saat ini dihadapi banyak pemerintah daerah. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, menurutnya, setiap program pembangunan harus dipilih secara selektif berdasarkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan.

Ia menilai penguatan ketahanan ekologi merupakan salah satu investasi strategis yang layak menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap pengurangan risiko bencana, keberlanjutan sektor pertanian, ketersediaan sumber daya air, serta kualitas lingkungan hidup masyarakat.

“Kondisi fiskal saat ini tidak sedang baik-baik saja. Karena itu setiap anggaran yang tersedia harus digunakan untuk program-program prioritas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Diana berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, Jawa Timur memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim maupun berbagai risiko lingkungan di masa mendatang.

Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS