Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak aparatur kelurahan dan kecamatan menjaga profesionalisme serta keramahan dalam pelayanan publik. Menurutnya, komunikasi yang baik dan kepastian informasi menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mengajak seluruh aparatur pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk terus menjaga profesionalisme serta keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian persoalan, tetapi juga dari kemampuan aparatur membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Pesan tersebut disampaikan Anas saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut menegaskan bahwa lurah dan camat merupakan garda terdepan pemerintahan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun melalui kombinasi antara profesionalisme administrasi, responsivitas, dan komunikasi yang humanis.

“Kadang masyarakat tidak meminta masalahnya langsung selesai. Mereka hanya ingin mengetahui bahwa laporan mereka sudah diterima dan sedang diproses. Respons sederhana bisa membuat warga merasa diperhatikan,” ujar Anas.

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun yang sering dibutuhkan warga adalah kepastian bahwa aspirasi, laporan, maupun keluhan yang mereka sampaikan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti.

Dia menilai perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai platform pesan instan maupun layanan komunikasi digital kini menjadi sarana utama warga dalam menyampaikan kebutuhan pelayanan publik.

Di tengah perkembangan tersebut, ia menekankan pentingnya etika komunikasi sebagai bagian integral dari tata kelola pelayanan publik modern. Aparatur pemerintah, kata dia, perlu memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan respons yang memadai, meskipun penyelesaiannya masih membutuhkan waktu.

“Kalau memang belum bisa menjawab atau menyelesaikan saat itu juga, setidaknya ada informasi kepada warga. Dengan begitu masyarakat merasa dihargai dan tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” katanya.

Dalam pandangan Anas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, pelayanan yang ramah, terbuka, dan komunikatif memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Ia juga mengapresiasi berbagai langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan aparatur, penguatan komunikasi publik, serta perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan.

Meski demikian, menurutnya, upaya peningkatan kapasitas aparatur harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Pelayanan yang baik bukan hanya soal aturan dan prosedur. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan kepastian ketika berkomunikasi dengan pemerintah,” tegasnya.

Anas menambahkan, di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan terbuka, pendekatan humanis tetap menjadi fondasi utama. Sebab wajah pelayanan pemerintah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan, tetapi juga oleh kepedulian serta respons nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dari respons yang baik dan komunikasi yang terbuka, kepercayaan masyarakat akan tumbuh semakin kuat,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS