Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan pariwisata nasional dan meminta Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pusat-daerah.

KLATEN — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional.

Menurutnya, minimnya komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Novita saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, dalam membangun sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus mengurai berbagai persoalan ego sektoral yang masih kerap muncul dalam pengelolaan destinasi wisata.

“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Novita, Kementerian Pariwisata tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator, melainkan juga harus mampu memainkan peran strategis sebagai penghubung berbagai kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pariwisata nasional.

Dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terbangun secara berkelanjutan, setiap pihak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan maupun pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing.

“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” katanya.

Legislator DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menilai penguatan pola koordinasi antarlembaga menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi. Terlebih, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang lain, mulai infrastruktur, ekonomi kreatif, transportasi, hingga pemberdayaan masyarakat lokal.

Karena itu, menurut Novita, pendekatan kolaboratif harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan sektor pariwisata nasional agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” tegasnya.

Komisi VII DPR RI, lanjut Novita, akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia sekaligus memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS