Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan anggota parlemen perempuan harus aktif merancang kebijakan, mengawal anggaran, hingga diplomasi parlemen.

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan anggota parlemen perempuan agar tidak hanya sekadar menempati kursi sebagai wakil rakyat, tetapi juga aktif merancang kebijakan, mengawal anggaran, melakukan pengawasan program pemerintah, hingga menjalankan diplomasi parlemen secara baik.

Penegasan itu disampaikan Puan saat menghadiri forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Puan, keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu diterjemahkan menjadi perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Semuanya dengan menyertakan perspektif perempuan dan ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang selama ini sering ditinggalkan,” tegas Puan.

Dalam forum yang dihadiri anggota DPR perempuan, organisasi perempuan, NGO, hingga perwakilan internasional tersebut, Puan menilai peningkatan jumlah perempuan di parlemen menjadi kemajuan penting dalam demokrasi Indonesia.

Saat ini, kata dia, terdapat 130 anggota DPR perempuan dari total 580 anggota DPR RI atau sekitar 22,4 persen. “Hari ini, 130 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan. Angka ini lebih baik dari periode sebelumnya dan patut kita syukuri,” ujarnya.

Meski demikian, Puan mengingatkan angka tersebut masih berada di bawah ambang batas keterwakilan ideal perempuan sebesar 30 persen sebagaimana standar internasional. “Namun kita juga harus jujur, standar keterwakilan bermakna secara internasional ada di angka 30 persen. Kita masih berada di bawah ambang batas itu,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal apakah perempuan mampu berada di parlemen, melainkan sejauh mana perempuan mampu memengaruhi arah kebijakan negara. “Inilah yang saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi,” ucapnya.

Puan menegaskan perempuan di parlemen tidak cukup hanya hadir di ruang pengambilan keputusan, tetapi juga harus ikut merancang arah kebijakan yang lahir dari ruang tersebut.

Menurutnya, anggota parlemen perempuan perlu aktif membangun agenda legislasi, memperjuangkan kebijakan yang inklusif, hingga memastikan perspektif perempuan hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Perempuan bukan hanya perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, tetapi juga harus ikut merancang ruangan itu sendiri. Merancang norma di dalamnya, merancang agenda di dalamnya, merancang bahasa kebijakan yang lahir dari sana,” ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah perempuan di DPR harus menjadi kekuatan strategis dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Jika diorganisir dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan legislasi yang tidak tertandingi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengapresiasi KPPRI yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.

Menurutnya, transformasi kebijakan tidak bisa dilakukan parlemen sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, legislasi dengan realitas lapangan, serta suara perempuan akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” jelasnya.

Puan juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam isu global, mulai dari krisis iklim, keamanan manusia, hingga geopolitik internasional. “Keterlibatan perempuan dalam konteks global bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Puan mengajak seluruh anggota parlemen perempuan membangun komitmen yang tidak berhenti pada slogan maupun simbol representasi semata.

Menurutnya, perempuan harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui kebijakan yang terukur dan berdampak.

“Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS