Baktiono menilai aspirasi PKL Kali Kepiting masih bisa diakomodasi Pemkot Surabaya melalui penataan yang tepat.

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, menilai harapan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kali Kepiting masih memungkinkan untuk diakomodasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui pola penataan yang tepat dan terukur.

Pernyataan tersebut disampaikan Baktiono saat menerima audiensi puluhan PKL Kali Kepiting bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, di DPRD Surabaya, Senin (18/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, para pedagang mengadukan surat dari pihak kecamatan yang meminta pengosongan lahan tempat mereka berjualan.

Para pedagang menyampaikan kekhawatiran atas rencana pengosongan lahan yang dinilai berpotensi menghilangkan sumber penghasilan mereka.

Mereka berharap pemerintah kota tetap memberikan ruang usaha melalui skema penataan tanpa harus menghapus aktivitas ekonomi warga yang selama ini telah berjalan.

Perwakilan pedagang, Ivan, mengatakan para PKL menerima surat dari kecamatan dengan tenggat pengosongan hingga Senin mendatang.

“Kemarin kita dapat surat dari kecamatan untuk mengosongkan lahan-lahan yang dibuat jualan dan diberi tenggat waktu sampai hari Senin. Sedangkan kita sebagai warga asli di sana mengadukan nasib di wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Menurut Ivan, para pedagang tidak menolak penataan, namun berharap tetap dapat berjualan di lingkungan tempat tinggal mereka. “Kita itu kepingin bisa berjualan di wilayah kita. Dengan alasan di situ tidak ada kemacetan, terus kita juga di sana bisa menjaga wilayah kita,” katanya.

Ia berharap aspirasi pedagang dapat dibahas bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya hingga tingkat kecamatan agar solusi terbaik bisa ditemukan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Baktiono menilai kondisi kawasan Kali Kepiting masih memungkinkan dilakukan penataan tanpa harus menghilangkan keberadaan para pedagang.

Menurutnya, jumlah PKL di kawasan tersebut tidak terlalu banyak dan relatif tertib sehingga pendekatan penataan dinilai lebih realistis dibanding relokasi total.

“PKL Pacar Keling mempunyai harapan yang nampaknya bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Mereka juga setuju dalam penataan di sana, dan di sana juga tidak ada kemacetan sama sekali. Di wilayah Kali Kepiting, Kali Waron, pedagangnya tidak terlalu banyak dan nurut-nurut,” paparnya.

Ia menjelaskan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan yakni menyatukan seluruh PKL dalam satu kawasan usaha yang tetap berada di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah kota juga dinilai dapat memanfaatkan lahan kosong atau melakukan penataan bantaran sungai agar dapat difungsikan sebagai area usaha yang lebih tertata.

Dalam kesempatan itu, Baktiono turut menyinggung pola penataan PKL di kawasan Pegirian yang sebelumnya berhasil dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, model tersebut dapat menjadi referensi solusi bagi PKL Kali Kepiting. “Jadi mereka mengibaratkan seperti PKL di Pegirian, itu kan sungai yang besar ditutup akhirnya untuk menampung para pedagang. Mereka pun ingin seperti itu tetapi dijadikan satu,” ungkapnya.

Ia menilai pendekatan dialogis dan penataan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting agar penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

Sebagai langkah lanjutan, Baktiono menyarankan agar para pedagang segera mengirim surat resmi kepada Wali Kota Surabaya dan DPRD Surabaya agar aspirasi tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kota.

“Nanti para pedagang mengirim surat secepatnya. Setelah itu kita akan diskusikan bersama pemerintah kota. Kalau gagasannya baik dan memungkinkan, saya kira bisa diakomodasi,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS