Puan Maharani mengungkap sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI, mulai daycare hingga transportasi.

JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkap sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Mulai dari pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) pasca kasus kekerasan terhadap anak, pengawasan sekolah berasrama (boarding school), evaluasi keselamatan transportasi darat, hingga pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam pidato pembukaan masa persidangan, Puan merinci sejumlah persoalan yang akan dikawal DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD). Salah satunya terkait evaluasi dan audit sistem transportasi darat untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Selain itu, DPR juga memberi perhatian serius terhadap pengawasan lembaga penitipan anak dan lembaga pendidikan berasrama.

“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” kata Puan.

Selain isu sosial, DPR juga akan mengawasi berbagai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Di antaranya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan nilai tukar rupiah, penyelesaian pertambangan ilegal, hingga konflik agraria.

Puan juga menyinggung percepatan praktik keberlanjutan di BUMN serta pengembangan kawasan industri untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.

Tak hanya itu, DPR turut menyoroti evaluasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dalam kesempatan tersebut, Puan turut menyinggung audiensi DPR dengan kelompok buruh beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sejumlah isu ketenagakerjaan akan menjadi perhatian DPR dalam masa sidang kali ini. Mulai dari reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi praktik outsourcing, fleksibilitas kerja, hingga arah kebijakan reforma agraria.

“Hal-hal tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yang terkait,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan menegaskan masa sidang kali ini menjadi momentum DPR menjalankan kembali fungsi konstitusional demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 sendiri berlangsung mulai 12 Mei hingga 21 Juli 2026.

“Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Dalam rapat paripurna itu, DPR juga melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR RI menggantikan Adies Kadir yang kini menjabat hakim Mahkamah Konstitusi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS