Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan kondisi APBN 2026 masih aman dan defisit diproyeksi tetap terkendali di tengah tekanan ekonomi global.

JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menepis berbagai isu yang menyebut kondisi APBN 2026 sedang tertekan hingga terancam jebol. Di tengah beredarnya kabar saldo APBN menipis dan defisit bakal melampaui 3 persen, Said justru menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Menurutnya, berbagai kritik dan alarm dari pengamat ekonomi maupun akademisi tetap perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan negara.

“Kita harus apresiasi kritik dan alarm kewaspadaan itu. Yang justru berbahaya kalau publik sudah apatis dan enggan bicara,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Ekonomi Tumbuh 5,6 Persen

Di tengah berbagai kekhawatiran ekonomi global dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sebut Said, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru mencapai 5,6 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang mendorong konsumsi rumah tangga serta menggerakkan sektor perdagangan, industri, transportasi, hotel, dan restoran.

Selain itu, percepatan belanja pemerintah juga disebut ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Negara Tumbuh Positif

Said mengatakan, kinerja APBN kuartal I 2026 juga masih menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

Menurut Banggar DPR, pemerintah bahkan masih memiliki surplus dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun. “Artinya pemerintah masih punya tabungan pajak,” katanya.

Defisit Masih dalam Batas Aman

Meski realisasi belanja negara meningkat cukup tinggi hingga Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen, Banggar DPR menilai defisit APBN masih berada dalam batas terkendali.

Defisit APBN saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen PDB.

Bahkan, dengan strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode pemerintah, defisit diperkirakan justru bisa lebih rendah di kisaran 2,56 persen PDB.

Saldo APBN Rp420 Triliun Masih Utuh

Banggar DPR juga meluruskan isu yang menyebut saldo APBN tinggal Rp120 triliun. Menurutnya, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih utuh.

Hanya saja, sekitar Rp300 triliun ditempatkan di bank-bank Himbara sehingga pemerintah tetap memperoleh imbal hasil. “Artinya SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun,” tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan SAL juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapat persetujuan DPR sesuai ketentuan undang-undang.

Waspadai Tekanan Kuartal II

Meski demikian, Banggar DPR mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan lebih berat. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain kenaikan harga komoditas, berakhirnya momentum Lebaran, serta tekanan eksternal global.

Karena itu, langkah Menteri Keuangan dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan safe mode dinilai tepat. Mulai dari refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond disebut menjadi strategi menjaga stabilitas fiskal nasional.

Dorong Sektor Produktif

Banggar DPR juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan belanja negara sebagai penggerak ekonomi.

Sebab kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen.

Karena itu, sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan harus diperkuat melalui insentif dan pembenahan ekosistem investasi.

“Kalau sektor-sektor ini tumbuh, penyerapan tenaga kerja formal akan lebih besar dan kelas menengah bisa kembali menguat,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan program quick win yang mampu memberi efek cepat terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang nasional. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS