Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad meminta Pemkab lebih adaptif menghadapi kebijakan mendadak dari pemerintah pusat.

BONDOWOSO — Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar lebih siap menghadapi perubahan kebijakan pemerintah pusat yang kerap muncul mendadak di tengah tahun anggaran.

Menurut Sinung, pengalaman dalam dua tahun terakhir seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi dan pola perencanaan pembangunan yang lebih adaptif.

“Perubahan aturan dari pusat sering datang tiba-tiba. Kalau daerah tidak punya skenario cadangan, dampaknya bisa langsung mengganggu jalannya program pembangunan,” kata Sinung, Minggu (10/5/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso itu menilai pola perencanaan pemerintah daerah selama ini masih terlalu kaku dan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dinamika kebijakan nasional maupun kondisi ekonomi global.

Ia mencontohkan beberapa persoalan yang sempat membuat pemerintah daerah kesulitan bergerak cepat akibat lemahnya antisipasi sejak awal.

Salah satunya ketika pemerintah pusat mendadak menambah kuota jemaah haji, sehingga daerah harus menyiapkan tambahan dukungan anggaran dalam waktu singkat.

Selain itu, Sinung juga menyoroti proyek jembatan darurat yang dinilai belum maksimal karena kurangnya perhitungan terhadap kendala teknis di lapangan.

Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian ialah lonjakan harga material bangunan, terutama aspal, yang berdampak langsung pada proyek infrastruktur daerah. Menurut Sinung, kondisi tersebut membuat target pembangunan harus dikurangi karena anggaran sudah telanjur terkunci.

“Misalnya target pembangunan jalan 1 kilometer, akhirnya menyusut jadi sekitar 800 meter karena anggaran sudah terkunci sementara harga material naik,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjutnya, juga memberatkan pihak rekanan atau kontraktor yang harus menanggung kenaikan harga material di tengah kontrak berjalan.

Karena itu, DPRD Bondowoso mulai melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memantau perkembangan harga material yang diperkirakan masih fluktuatif.

Sinung menegaskan, pemerintah daerah harus mulai meninggalkan pola perencanaan tunggal dan menyiapkan beberapa opsi skenario dalam setiap program pembangunan.

“Dalam perencanaan harus ada opsi A, B, dan C. Opsi A dipakai saat kondisi normal, sedangkan opsi lainnya disiapkan ketika ada perubahan aturan atau kebijakan dari pusat,” tegasnya.

Ia berharap pola mitigasi yang lebih matang dapat membuat pembangunan di Bondowoso tetap berjalan stabil meski dihadapkan pada perubahan regulasi maupun tekanan ekonomi yang datang sewaktu-waktu. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS