DPRD Surabaya dorong optimalisasi aset Pemkot Surabaya, termasuk lahan tidur dan taman kota, untuk menambah pendapatan daerah.

SURABAYA — Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendorong Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pendapatan baru daerah.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menilai banyak aset milik Pemkot Surabaya, terutama lahan tidur, memiliki potensi besar untuk mendukung penguatan fiskal daerah sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Lahan-lahan milik Pemkot yang tidak digunakan memungkinkan untuk dikelola melalui sistem sewa sesuai nilai yang ada. Tujuannya agar semangat ekonomi kecil bisa mendapatkan sarana dan fasilitas,” ujar Kaji Ipuk, dikutip Jumat (9/5/2026).

Menurutnya, aset daerah yang belum produktif seharusnya tidak dibiarkan terbengkalai.

Ia menilai lahan milik pemerintah bisa dimanfaatkan melalui pola kerja sama atau sistem sewa yang tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat kecil sekaligus menambah pemasukan daerah.

Selain lahan kosong, DPRD Surabaya juga melihat potensi optimalisasi aset publik lain, termasuk taman kota.

Kaji Ipuk menyebut taman kota dapat dimanfaatkan secara lebih tertata, misalnya melalui penempatan reklame resmi yang dikelola dengan baik.

Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tanpa membebani masyarakat.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu menegaskan, optimalisasi aset daerah harus dilakukan secara terukur dan tetap mempertimbangkan kepentingan publik.

Selain membahas aset daerah, Kaji Ipuk juga menyinggung kemungkinan penggunaan skema pinjaman alternatif untuk mendukung pembangunan kota.

Namun, ia mengingatkan pinjaman hanya layak dilakukan jika digunakan untuk proyek yang memiliki nilai ekonomi dan potensi keuntungan jangka panjang.

“Pinjaman alternatif didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi justru kita malah untung,” jelasnya.

Terkait target APBD Kota Surabaya tahun 2029 yang diproyeksikan mencapai Rp20 triliun, Kaji Ipuk menyebut DPRD masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, strategi pencapaian target tersebut perlu dirumuskan secara matang agar realistis dan berdampak bagi masyarakat.

“Masih baru dilantik, beri waktu bernapas dulu. Nanti akan dibahas bersama,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS