Andreas Eddy Susetyo soroti minimnya perhatian negara terhadap SLB saat kunjungi YPAC Malang di Hardiknas 2026.

MALANG — Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyoroti masih minimnya perhatian negara terhadap lembaga pendidikan penyandang disabilitas, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Andreas saat melakukan kunjungan reses ke SLB YPAC Malang, Rabu (6/5/2026).

Di sekolah yang telah berdiri sejak 1956 tersebut, Andreas melihat langsung kondisi bangunan, ruang belajar, hingga fasilitas vokasi yang dinilai jauh dari kata layak.

Siang itu, Andreas diajak berkeliling melihat ruang-ruang kelas yang mulai lapuk dimakan usia.

Beberapa ruang vokasi bahkan tampak tanpa pintu dan kaca jendela. Di sudut lain, fasilitas pendukung pembelajaran bagi anak-anak difabel juga terlihat sangat terbatas.

Padahal sekolah tersebut menjadi tempat belajar puluhan anak berkebutuhan khusus dari jenjang TKLB hingga vokasi.

“Kita ingin memastikan negara hadir bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” tegas Andreas.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menilai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya mulai benar-benar menyentuh SLB secara merata, termasuk sekolah yang dikelola yayasan dan masyarakat.

Menurutnya, amanat mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh membedakan sekolah negeri maupun swasta sosial yang selama ini justru banyak bergerak membantu kelompok rentan.

“Selama ini kebijakan pendidikan disabilitas masih bersifat diskresi. Harusnya ada kebijakan khusus yang resmi,” ujar legislator DPR dari Dapil Malang Raya itu.

Ia bahkan mencontohkan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang memberikan dukungan dana untuk sekolah swasta sebagai model yang layak dipertimbangkan pemerintah pusat.

Kepala SLB YPAC Malang, Zita Margaretha Siti Masruroh, mengaku kondisi sekolahnya membutuhkan perhatian serius.

Selain ruang belajar yang minim renovasi, sekolah juga menghadapi persoalan keamanan bagi siswa berkebutuhan khusus. “Kami membutuhkan pagar pengaman di lantai dua karena beberapa anak bisa tantrum dan sangat berisiko jatuh,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sekolah juga kekurangan alat pendukung vokasi seperti perlengkapan membatik, tata boga, cuci sepatu, hingga perangkat IT. “Batik yang kami pakai ini hasil karya anak-anak sendiri,” katanya sambil menunjukkan hasil karya siswa.

Saat ini, SLB YPAC Malang memiliki sekitar 60 siswa dengan dukungan 15 guru.

Karena banyak siswa dibebaskan dari biaya pendidikan, kondisi itu berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik yang menerima honor terbatas, meski beban mendidik anak berkebutuhan khusus tidak ringan.

Namun di balik segala keterbatasan itu, proses belajar tetap berjalan.

Merespons kondisi tersebut, Andreas memastikan akan mencoba menyalurkan bantuan melalui berbagai skema, termasuk CSR dan penguatan akses program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, bantuan pendidikan bagi anak difabel tidak boleh lagi bergantung pada inisiatif personal.
“PIP seharusnya bisa dinikmati secara sistematis di sini, bukan sekadar inisiatif perorangan,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen membantu renovasi fasilitas prioritas agar anak-anak difabel bisa belajar dengan lebih aman dan nyaman.

“Upaya luar biasa dari masyarakat seperti di YPAC ini harus didukung penuh oleh negara,” pungkas Andreas. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS