Sri Untari tegaskan pendidikan harus lahirkan generasi peka sosial di Hardiknas 2026, bukan sekadar unggul akademik.

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya, bukan sekadar unggul secara akademik.

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5/2026).

“Anak-anak kita tidak cukup hanya pintar secara akademik. Mereka harus peka terhadap lingkungan, peduli pada masyarakat, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan,” ujarnya.

Untari menilai dunia saat ini tengah menghadapi perubahan besar, mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi, hingga disrupsi teknologi dan ancaman dehumanisasi.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut sistem pendidikan untuk bertransformasi, tidak hanya berorientasi pada nilai dan ranking, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial.

“Pendidikan harus menyadarkan manusia atas tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sesama,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa sistem pendidikan yang terlalu fokus pada kompetisi dan capaian akademik berisiko melahirkan generasi individualistik.

Padahal, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga kolaboratif dan memiliki semangat gotong royong.

“Yang dibutuhkan ke depan adalah generasi yang cerdas sekaligus matang secara emosional dan sosial,” jelasnya.

Menurut Untari, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka kelulusan atau nilai ujian, tetapi dari kemampuan lulusan dalam menjawab persoalan nyata di masyarakat.

“Kalau lulusan tidak peduli kemiskinan, lingkungan, atau mudah terprovokasi hoaks, berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,61 persen pada Februari 2025.

Menariknya, lulusan SMK dan perguruan tinggi justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Menurut Untari, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan riil masyarakat.

“Pendidikan terlalu lama diarahkan untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi,” tegasnya.

Untuk itu, Untari mendorong penguatan kurikulum yang berbasis praktik sosial, seperti pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan pendidikan lingkungan.

Ia menilai, siswa perlu dikenalkan langsung dengan realitas di lapangan, mulai dari kehidupan petani, nelayan, hingga persoalan kemiskinan dan lingkungan. “Ilmu harus digunakan untuk menjawab persoalan hidup. Dari situlah empati dan kepedulian tumbuh,” katanya.

Untari juga menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk generasi masa depan. Menurutnya, kesejahteraan dan kualitas guru harus menjadi prioritas. “Tidak mungkin kita bicara generasi emas jika gurunya belum dimuliakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Untari mengingatkan bahwa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam dua dekade ke depan bisa menjadi peluang atau ancaman.

Semua bergantung pada kualitas pendidikan hari ini. “Kalau gagal, kita akan menghadapi pengangguran dan konflik sosial. Tapi kalau berhasil, Indonesia bisa menjadi negara maju,” tegasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS