Hasto Kristiyanto menegaskan RUU Ketenagakerjaan harus berbasis ideologi pembebasan buruh dalam FGD May Day 2026 PDIP.

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus berpijak pada nilai historis dan ideologis perjuangan pembebasan kaum buruh.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “RUU Ketenagakerjaan Baru dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Perspektif Pekerja/Buruh” yang digelar DPP PDIP Senin (27/4/2026), dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

“Kemiskinan petani, buruh, dan nelayan adalah gambaran nyata penjajahan yang tidak adil. RUU Ketenagakerjaan harus mengandung aspek historis dan ideologis tersebut sebagai konsideran pokok,” tegas Hasto.

Menurutnya, penyusunan regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya berbasis pendekatan teknokratik, tetapi harus ditopang oleh kesadaran ideologis untuk membebaskan buruh dari sistem yang tidak adil.

Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam mendorong sinergi kebijakan, termasuk konsolidasi industri nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja. “Pemerintah harus hadir dalam membangun mata rantai ekonomi yang berpihak pada buruh,” ujarnya.

Hasto menambahkan, selain peran negara, buruh juga perlu memperkuat organisasi sebagai basis kekuatan politik dan ekonomi. “Sejarah mengajarkan, jika buruh berdaulat dan kuat, maka kebijakan yang berpihak pada buruh akan lebih mudah terwujud,” katanya.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Edy Wuryanto, menyampaikan bahwa peringatan May Day 2026 yang digelar PDIP mengusung tema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari”.

Tema tersebut, menurutnya, berakar pada pemikiran Soekarno yang menempatkan buruh sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Dalam forum yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan RUU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia menyebut penyusunan regulasi akan melibatkan partisipasi tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dengan fokus pada perbaikan sejumlah ketentuan strategis ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui pesan video menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prasyarat utama terwujudnya keadilan sosial.

Ia menekankan bahwa perjuangan buruh harus dipahami dalam perspektif historis, ideologis, dan kebudayaan sebagaimana ajaran Bung Karno.

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan May Day 2026 PDIP, yang akan mencapai puncaknya pada 3 Mei 2026 di GOR Otista Jakarta Timur dengan melibatkan sekitar 2.000 buruh dalam penyampaian manifesto perjuangan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS