Erma Susanti minta dinas peternakan antisipasi penyebaran PMK di sentra ternak jelang Idul Adha.

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti minta dinas peternakan segera melakukan langkah antisipatif agar penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak meluas di sentra-sentra peternakan menjelang Idul Adha.

Menurut Erma, pengawasan harus diperketat sejak dini, mengingat meningkatnya mobilitas hewan ternak menjelang hari raya kurban.

“Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Kandang harus dijaga ketat, lalu lintas orang dibatasi, dan hewan yang terindikasi segera ditangani,” tegasnya, Minggu (26/4/2026).

Dia menekankan pentingnya penerapan karantina kandang untuk membatasi keluar-masuk orang yang berpotensi membawa virus PMK.

Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama di wilayah yang menjadi sentra peternakan.

Selain itu, hewan yang menunjukkan gejala harus segera mendapatkan penanganan, termasuk pengobatan dan pemberian nutrisi yang cukup.

Legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung itu pun mendorong dinas peternakan meningkatkan edukasi kepada peternak agar lebih sigap mengenali gejala penyakit.

Jika ditemukan indikasi PMK, peternak diminta segera melapor kepada tenaga kesehatan hewan untuk penanganan cepat. “Kesadaran peternak sangat penting agar penularan bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Erma mengingatkan, setiap hewan yang akan dijual atau dipindahkan wajib melalui proses registrasi dan dipastikan dalam kondisi sehat.

Ia juga menyarankan penjualan hewan kurban dilakukan langsung dari kandang untuk meminimalkan risiko penularan melalui perantara.

“Pengawasan lalu lintas ternak harus diperketat. Semua pihak harus bekerja sama,” katanya.

Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan saat wabah sudah meluas.

Jika PMK tidak terkendali, peternak berpotensi mengalami kerugian besar, terutama di momen Idul Adha yang menjadi puncak penjualan ternak.

“Ini momentum penting bagi peternak. Jangan sampai mereka merugi karena kurangnya pengawasan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS