DPRD Jember minta OPD memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran bagi petani dan nelayan, serta memperkuat validasi data penerima.

JEMBER — Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto minta organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan distribusi solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi petani dan nelayan di Kabupaten Jember.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya indikasi ketidaktepatan penyaluran solar subsidi di tengah meningkatnya kebutuhan saat musim tanam dan melaut.

“Kami ingin masyarakat yang memang membutuhkan solar bersubsidi bisa dilayani dengan baik, dan datanya benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Candra, berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, kuota solar subsidi di Jember pada triwulan pertama mencapai 101.922 kiloliter (KL) dan triwulan kedua sebesar 99.453 KL. Sementara realisasi penyaluran melalui mekanisme surat rekomendasi hingga Maret 2026 tercatat sekitar 949 KL.

Ia menilai, dengan besarnya kuota tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar distribusi benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta operasional kapal nelayan.

Tekankan Validasi Data Penerima

Candra menegaskan, salah satu kunci utama agar penyaluran tepat sasaran adalah pemutakhiran data penerima secara berkala.

“Proses input dan pemutakhiran data harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai ada yang tidak berhak justru memanfaatkan solar subsidi,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu.

Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi.

Jaga Akuntabilitas dan Kepentingan Publik

Ia juga mengingatkan bahwa solar bersubsidi merupakan program strategis yang ditujukan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Karena itu, seluruh pihak terkait diminta menjaga akuntabilitas distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya petani dan nelayan,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS