DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif telah terpenuhi.

SURABAYA — DPRD Jawa Timur menyoroti program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan meski capaian administratif telah memenuhi target.

Sorotan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur DPRD Jatim dalam pembahasan laporan kinerja pemerintah daerah.

Anggota Pansus, Dewanti Rumpoko, mengungkapkan dari hasil rapat kerja dengan sejumlah OPD, capaian program secara administratif hampir seluruhnya memenuhi target.

Namun, menurutnya, hasil tersebut belum berbanding lurus dengan dampak nyata di masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan.

“Secara laporan administrasi hampir semua memenuhi target. Tapi tujuan akhirnya untuk menurunkan kemiskinan belum terlihat signifikan dibanding anggaran yang digunakan,” ujar Dewanti, Rabu (15/4/2026).

Ia menilai perlu perencanaan program yang lebih komprehensif agar indikator utama seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dapat membaik secara nyata.

Dewanti juga menyoroti masih besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), khususnya pada belanja pegawai di sejumlah OPD.

Menurutnya, hal tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.

“Perlu perencanaan yang lebih baik agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menyoroti persoalan ketidaksinkronan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan data pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas program, terutama dalam penyaluran bantuan dan penanganan kemiskinan.

“Ini harus menjadi perhatian agar program tepat sasaran dan memiliki output yang jelas,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS