MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, melontarkan catatan kritis terhadap kinerja pembangunan kota dalam momentum peringatan HUT ke-112 Kota Malang, Rabu (1/4/2026).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, ia menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari kemiskinan, banjir, layanan kesehatan, persoalan sosial, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan berbagai sektor strategis tersebut belum berjalan optimal dan perlu evaluasi menyeluruh lintas lembaga.

“Permasalahan ini belum tuntas dan harus menjadi perhatian serius bersama,” tegasnya.

Amithya menyoroti lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan yang berpotensi membuat program tidak efektif. Ia mengingatkan, tanpa koordinasi yang kuat, pembangunan justru rawan pemborosan anggaran dan stagnasi capaian.

“Kalau tidak ada koordinasi yang baik, akan terjadi pemborosan energi, biaya, dan program. Sasarannya itu-itu saja, tidak ada perkembangan signifikan,” ujarnya.

Di tengah tekanan efisiensi anggaran, ia menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi agar setiap program benar-benar berdampak dan tidak tumpang tindih.

Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, khususnya dalam hal validitas data penerima manfaat.

Ia mendorong perangkat daerah terkait, seperti Disnaker dan Dispendukcapil, untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh guna mencegah data ganda maupun warga yang belum terakomodasi.

“Pendataan harus akurat. Jangan sampai ada yang dobel atau justru tidak terdata. Kalau ini tidak dibenahi, bisa membebani anggaran dan tidak tepat sasaran,” tandasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS