TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuka layanan hotline khusus bagi keluarga maupun warga yang memiliki sanak saudara di kawasan Timur Tengah. Layanan ini disiapkan untuk mengantisipasi dampak meningkatnya tensi konflik geopolitik di wilayah tersebut.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan hotline tersebut menjadi saluran komunikasi bagi warga yang ingin melaporkan atau menanyakan kondisi kerabat mereka yang bekerja, belajar, maupun tinggal di Timur Tengah.

“Kami mengajak siapa pun yang memiliki keluarga yang masih bekerja, sekolah, atau tinggal di sana, khususnya warga asal Trenggalek, untuk segera menghubungi hotline,” ujar Nur Arifin, yang akrab disapa Mas Ipin, Selasa (10/3/2026).

Hotline tersebut dapat dihubungi melalui nomor 0822 333 43800. Melalui layanan ini, pemerintah daerah akan melakukan pendataan sekaligus memantau kondisi warga Trenggalek yang berada di kawasan tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), tercatat sebanyak 35 warga Kabupaten Trenggalek saat ini berada di sejumlah negara Timur Tengah. Rinciannya, 16 orang di Arab Saudi, 7 orang di Qatar, 5 orang di Uni Emirat Arab, 4 orang di Kuwait, 2 orang di Bahrain, serta 1 orang di Irak.

Mas Ipin menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Saya tekankan keselamatan warga yang ada di sana, baik yang bekerja maupun yang sedang menempuh pendidikan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan area konflik,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek itu juga menyebut terdapat laporan warga asal Trenggalek yang bekerja di kawasan Palm Jumeirah dan menyampaikan keinginan untuk pulang ke Indonesia.

Melalui layanan hotline tersebut, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi kondisi warga sekaligus berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan kedutaan besar Republik Indonesia di negara terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan langkah terbaik, baik berupa pemulangan warga, pemindahan ke lokasi yang lebih aman, maupun langkah lain sesuai arahan pemerintah pusat.

Menurut Mas Ipin, pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan situasi melalui informasi resmi pemerintah pusat serta laporan dari media arus utama, mengingat dinamika konflik di kawasan Timur Tengah yang berkembang sangat cepat.

Ia menegaskan pembukaan hotline ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan bagi warga Trenggalek yang berada di luar negeri.

“Nanti kita bantu komunikasi untuk mencarikan solusi terbaik, apakah perlu pulang ke Indonesia, berpindah ke lokasi yang lebih aman, atau langkah lain sesuai arahan pemerintah pusat,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS