KEDIRI — Pemerintah Kabupaten Kediri bergerak proaktif menangani persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif. Hingga Februari 2026, sebanyak 2.253 warga berhasil diaktifkan kembali melalui layanan reaktivasi mandiri daerah maupun bantuan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya yang masuk kategori desil kesejahteraan tertentu, tetapi tetap memperoleh hak layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi.

Menurutnya, pemerintah daerah mencermati banyak keluhan warga terkait status kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Karena itu, melalui Dinas Sosial, Pemkab Kediri membuka layanan reaktivasi agar masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan.

“Kami mencermati persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Melalui Dinas Sosial, pemerintah membuka layanan reaktivasi agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik,” ujar Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri penyerahan bantuan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat 47.639 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Kediri yang berstatus nonaktif, mayoritas karena perubahan klasifikasi data kesejahteraan ke desil 6. Pemerintah daerah memastikan proses pembaruan data dan reaktivasi akan terus dikawal secara bertahap.

“Kondisi ini akan terus kami update dan kawal agar masyarakat tetap terlindungi,” tegas perempuan yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri tersebut.

Selain sektor kesehatan, Pemkab Kediri juga menaruh perhatian pada peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten, yang merupakan program strategis nasional.

Saat ini progres pembangunan fisik sekolah tersebut telah mencapai 10,89 persen. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan selesai tepat waktu agar siswa yang sementara belajar di Balai Pengembangan Kompetensi ASN dapat segera menempati fasilitas permanen yang lebih layak.

“Kami bersyukur Kabupaten Kediri menjadi salah satu lokasi pembangunan sekolah ini, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Pemkab Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan sosial, baik melalui jaminan kesehatan maupun perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS