MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Sadarestuwati menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke pemerintah pusat. Menurutnya, penguatan peran dan kesejahteraan PPL menjadi kunci strategis dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Sadarestuwati saat menyerap aspirasi PPL se-Kabupaten Madiun dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor Kecamatan Mejayan, Sabtu (7/2/2026). Kegiatan itu dihadiri puluhan PPL dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.

Forum dialog berlangsung terbuka dan dinamis. Para PPL menyampaikan berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari kondisi gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang banyak rusak dan tidak layak, keterbatasan tunjangan operasional, hingga beban kerja yang tidak seimbang.

Di Kabupaten Madiun, satu orang PPL bahkan harus menangani tiga hingga empat desa, jauh dari kondisi ideal satu desa satu penyuluh. Selain itu, para PPL juga menekankan pentingnya dukungan tenaga administrasi agar penyuluh dapat lebih fokus mendampingi petani.

Sadarestuwati menegaskan, sejak Januari 2026 PPL telah ditarik menjadi tenaga vertikal di bawah Kementerian Pertanian. Dengan perubahan status tersebut, menurutnya negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan fasilitas kerja dan dukungan operasional PPL terpenuhi.

“Statusnya sudah di bawah kementerian, maka fasilitas dan sarana prasarana kerjanya juga harus representatif. Banyak kantor BPP rusak dan kondisinya sudah lama memprihatinkan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ketua Bidang Pertanian dan Pangan DPP PDI Perjuangan ini juga menyoroti persoalan tunjangan operasional PPL yang selama ini masih banyak bergantung pada APBD daerah.

Sadarestuwati menilai, Kementerian Pertanian harus ikut menopang kebutuhan tersebut agar tugas pendampingan petani tidak terganggu.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya mengembalikan PPL pada tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai penyuluh dan pendamping petani. Peran tersebut dinilai sangat strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan menyukseskan program swasembada pangan Presiden Prabowo.

“Tanpa pendampingan penyuluh lapangan yang kuat, swasembada pangan hanya akan menjadi slogan. Produktivitas padi stagnan, sementara lahan pertanian terus menyusut. Ini pekerjaan rumah besar yang harus dijawab dengan kebijakan nyata,” ujarnya.

Sadarestuwati memastikan seluruh aspirasi PPL Madiun akan dibawanya ke forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian, termasuk bersama pejabat eselon I. Ia berharap, meski realisasinya dilakukan bertahap, sebagian tuntutan PPL dapat mulai diakomodasi pada 2026.

“Ini menyangkut masa depan pertanian dan ketahanan pangan bangsa. PPL adalah ujung tombaknya,” pungkasnya. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS