SURABAYA — DPRD Surabaya menilai digitalisasi pembayaran parkir mendesak diterapkan guna meminimalkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini rawan terjadi pada sistem parkir konvensional.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, digitalisasi tidak hanya relevan di sektor parkir, tetapi juga perlu diterapkan pada berbagai metode pembayaran lainnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kebutuhan seiring perubahan kebiasaan masyarakat.

“Digitalisasi ini penting, tidak hanya untuk pembayaran parkir, tetapi juga untuk berbagai metode pembayaran lainnya,” ujar Baktiono, Jumat (30/1/2026).

Ia menyebut Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti e-money dan QRIS untuk layanan parkir.

Dengan sistem tersebut, proses pembayaran diharapkan lebih mudah, cepat, dan efisien.

“Makanya e-money atau QRIS saat ini dikembangkan untuk parkir. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana,” katanya.

Baktiono menilai penerapan pembayaran elektronik sangat memungkinkan karena mayoritas masyarakat telah memiliki telepon seluler dan akses mobile banking.

Ia menegaskan, sistem pembayaran digital juga berpotensi terhubung langsung dengan Badan Pendapatan Daerah atau kas daerah, sehingga dapat meminimalkan praktik kebocoran pendapatan.

“Karena saat ini semua orang pegang handphone dan rata-rata sudah punya mobile banking, maka electronic money ini bisa langsung terhubung ke badan pendapatan daerah atau kas daerah untuk mengurangi kebocoran,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS