JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti berbagai persoalan krusial di bidang pendidikan saat melakukan rapat kerja bersama sejumlah kementerian.

Rapat bersama Kementerian Agama, Abidin Fikri mengungkap masih ada guru madrasah dengan honor Rp 100.000 per bulan. Ia meminta soal ini segera diselesaikan tuntas melalui kebijakan anggaran negara.

“Ini tidak bisa dibiarkan,” tandas Abidin Fikri.

Menurut Abidin, urusan pendidikan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, negara tidak bisa menghindar dari tanggung jawab terhadap kesejahteraan guru madrasah.

Abidin bahkan mengancam tidak akan menyetujui anggaran Kementerian Agama jika persoalan gaji guru madrasah tak dimasukkan dalam perencanaan anggaran.

Sekolah Rakyat
Masih di bidang pendidikan, Abidin Fikri mengungkapkan adanya sejumlah Sekolah Rakyat yang melebihi kapasitas gedung. Hal itu tentu mengancam tidak bisa menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

“Gedung yang sekarang digunakan untuk kelas 1 SMP/SMA, yang kedepan akan naik kelas 2 SMP/SMA, tidak bisa menerima siswa baru kelas 1 SMP/SMA karena sudah tidak ada tempat atau ruang belajar,” katanya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Parlemen, Senayan.

Karena itu, Abidin menekankan akselerasi pembangunan gedung baru untuk Sekolah Rakyat.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.

Sebagai gambaran, data tahun 2025 menunjukkan terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah dengan total belasan ribu siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pemerintah sendiri merencanakan penambahan 104 Sekolah Rakyat baru pada tahun 2026.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS