SURABAYA – Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya dipasang tinggi untuk 2026. Sebanyak 2.400 unit rumah ditargetkan rampung lewat APBD Surabaya murni, tanpa mengandalkan dana CSR.

Target itu muncul setelah evaluasi 2025 dinilai tuntas. Namun capaian angka tak serta-merta menutup persoalan lama.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai respons darurat belum berjalan efektif. Rumah roboh di akhir tahun kerap tertahan karena anggaran sudah terkunci.

“Kita minta ada slot khusus untuk rumah yang terkena bencana. Belajar dari kasus di Sukolilo, kejadiannya Desember, tapi karena anggaran habis, baru bisa dikerjakan Januari. Warga harus menunggu 1,5 bulan sampai harus menyewa kos. Ini harus jadi catatan agar lebih cepat karena sifatnya urgen,” ungkap Eri Irawan, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dia mendorong alokasi khusus sekitar 100 unit dari total kuota. Fokusnya kondisi darurat. Bukan prosedur berlapis.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini pun menyoroti kaku­nya syarat bantuan. Menurutnya, korban bencana tetap harus ditangani meski tidak masuk Desil 1 atau Desil 2.

Selain rumah, masalah infrastruktur ikut disorot. Banyak jembatan dinilai kritis. Termasuk jembatan penyeberangan di kawasan permukiman.

Masalah saluran air juga tak luput. Sungai dangkal, bangunan liar, dan kapasitas tampung yang minim disebut masih jadi pemicu banjir.

Dia menegaskan, penanganan tak cukup dengan pasang U-Ditch baru. Yang dibutuhkan pemulihan fungsi saluran secara menyeluruh.

Anggaran sektor perumahan dan permukiman tahun depan mencapai Rp452 miliar. Dana itu mencakup Rutilahu, Rusunawa, dan pemeliharaan lingkungan.

“Pemulihan fungsi saluran dan sungai harus jadi fokus utama tahun depan. Dengan kapasitas saluran yang terjaga, dampak banjir bisa kita kurangi secara signifikan,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS