Sabtu
27 Juni 2026 | 10 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hosnan PDIP Kritik Wacana Pilkada Lewat DPRD, Nilai Tak Sejalan dengan Demokrasi

PDIP-Jatim-Hosnan-21012026

SUMENEP – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi. Ia menegaskan, mekanisme tersebut berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.

Hal itu disampaikan Hosnan saat Diskusi Publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, di Hall Hotel Kaberaz, Rabu (21/1/2026).

“Pilkada tidak langsung, bagi saya merupakan bentuk nyata dari kemunduran demokrasi,” ujar Hosnan di hadapan peserta diskusi.

Menurutnya, pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk memastikan hak rakyat tetap terjaga. Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, tambah dia, ruang partisipasi publik dinilai akan menyempit.

“Pilkada langsung adalah cara menjaga kedaulatan rakyat agar tetap utuh. Ketika mekanismenya dialihkan ke DPRD, hak rakyat berpotensi tereduksi,” jelasnya.

Wakabid DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan  konsisten membela kepentingan rakyat kecil. Prinsip itu, kata dia, menjadi alasan partainya menolak wacana Pilkada tidak langsung.

“Pertimbangan kami jelas, menjaga kedaulatan rakyat. Sejak awal PDI Perjuangan memang berdiri sebagai partai wong cilik,” katanya.

Ia juga menyinggung dinamika sosial yang kerap mengiringi pelaksanaan pilkada. Menurutnya, perbedaan pandangan dan gesekan di masyarakat merupakan konsekuensi wajar dari demokrasi yang sehat.

“Dinamika saat Pilkada itu hal biasa. Justru itu tanda masyarakat mulai cerdas menilai dan menimbang figur yang layak dipilih,” terangnya.

Karena itu, Hosnan mempertanyakan urgensi mengembalikan pilkada ke sistem tidak langsung, di tengah meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

“Ketika masyarakat sudah semakin cerdas, apakah pantas hak mereka justru ditarik kembali untuk menentukan pemimpinnya sendiri?” tandasnya.

Diskusi publik tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kalangan mahasiswa. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti SiLPA APBD Kabupaten Madiun Rp210,94 M, Minta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menyoroti SiLPA APBD 2025 sebesar Rp210,94 miliar dan meminta ...
KABAR CABANG

Gema Piala Dunia di Soekarno Cup E-Football DPC Ngawi

NGAWI – Gema sepakbola dunia turut terasa di Gedung Fatmawati DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Selama dua malam, ...
LEGISLATIF

Banggar DPRD Jember Ingatkan Pemkab Tak Lagi Geser Anggaran APBD Sepihak

Banggar DPRD Jember mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember agar tidak lagi menggeser anggaran APBD yang telah ...
EKSEKUTIF

Eri Perintahkan Inspektorat Periksa Camat dan Lurah, Siap Copot Jika Kinerjanya Buruk

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Inspektorat memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah sidak ...
KABAR CABANG

Eko Wahyono Tawarkan Tiga Strategi Membumikan Marhaenisme di Kalangan Gen-Z

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Surabaya Eko Wahyono menawarkan tiga pendekatan untuk ...
LEGISLATIF

Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Blitar Pastikan 11 Tuntutan Mahasiswa Dikawal

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi turun langsung menemui massa aksi Cipayung Plus Blitar Raya dan memastikan 11 ...