SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memastikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) telah dimulai di kawasan Tambak Wedi. Wali Kota Eri Cahyadi, mengatakan Pemkot Surabaya telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare untuk mendukung program tersebut.

Program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak.

“Alhamdulillah sudah, jadi sudah dikerjakan Sekolah Rakyat, ada di Tambak Wedi. Kita sudah sediakan 6 hektare, yaitu 4 hektare dan 2 hektare,” ujar Eri Cahyadi, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, lahan yang disiapkan merupakan tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. Meski terpisah di dua bidang, kedua lokasi tersebut nantinya akan dihubungkan dengan jembatan untuk memudahkan akses antarbangunan.

“Tanah Pemkot, karena Sekolah Rakyat itu pemerintah daerah diminta menyiapkan tanah, dan kita siapkan tanah 6 hektare memang tapi terpecah, tidak ada yang satu tempat, berseberangan nanti digunakan jembatan untuk menghubung antara dua bangunan ini,” jelasnya.

Menurut Eri, saat ini pembangunan fisik sekolah sudah dikerjakan oleh kementerian terkait. Dia berharap sebagian fasilitas Sekolah Rakyat sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026, meskipun belum seluruhnya rampung.

“Sekarang sudah dikerjakan oleh kementerian, insya Allah di tahun 2026 ini, meskipun belum full semuanya, insya Allah akan digunakan di tahun ajaran baru,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait penerimaan siswa, Eri menjelaskan bahwa tidak ada proses seleksi atau tes masuk. Peserta didik akan ditentukan berdasarkan data warga tidak mampu yang telah masuk dalam basis data pemerintah.

“Tidak ada seleksi kalau untuk Sekolah Rakyat, tapi itu sesuai dengan database. Yang memang dia itu orang yang tidak mampu, maka secara otomatis akan masuk sesuai dengan kuota yang ada. Kalau kuota 100 misalnya, mungkin seratus saja yang masuk,” ujarnya.

Namun Eri menegaskan bahwa Sekolah Rakyat nantinya dikhususkan untuk warga yang tidak mampu, dan nantinya proses verifikasi data akan diperketat agar Sekolah Rakyat dapat tepat sasaran.

“Tidak ada tes-tesan, tapi semuanya masuk sesuai kuota. Yang kaya jangan mengambil jatahnya yang tidak punya,” pungkas Eri Cahyadi. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS