JEMBER – Dua legislator banteng DPRD Jember Candra Ary Fianto, dan Wahyu Prayudi Nugroho kembali menyikapi susahnya para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Kedua legislator itu membuka posko pengaduan secara off line dan on line.

Untuk posko pengaduan off line petani diarahkan membuat laporan tertulis di kantor DPC PDI Perjuangan Jember di Jalan Supriyadi 54, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. Sementara untuk laporan on line petani diminta melaporkan melalui saluran nomor kontak pribadi kedua legislator itu.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menyatakan, banyak laporan petani tak dapat membuat pemutakhiran data elektronik Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Contoh kasus di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, 185 petani tidak masuk data di e-RDKK. Padahal sebelumnya 185 petani ini di tahun sebelumnya, masuk dalam e-RDKK.

“Pupuk ini hal yang urgent bagi petani. Apalagi pendataan e-RDKK ini sudah dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya tetapi kok masih terus muncul masalah,” ujarnya Rabu (14/1/2026)

Sementara sambung Candra, pemutakhiran data e-RDKK ini dilakukan sejak tanggal 12-20 Januari 2026. Dengan sisa rentan waktu yang ada prediksi munculnya persoalan-persoalan sudah dapat terantisipasi.

“Yang pasti jangan bermain-main dengan data pupuk bersubsidi untuk petani,” ujarnya.

Tak hanya soal susahnya terinput di data e-RDKK. Persoalan lain yang muncul yakni di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo ada salah satu kios yang tak diberi form e-RDKK.

Selanjutnya kasus lain di Kecamatan Rambipuji, ada kios dinyatakan sudah tidak beroperasi, tapi masih bisa mendapatkan jatah pupuk. Alhasil, jatah pupuk itu tak bisa dialihkan ke kios sekitar. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS