SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti mengingatkan agar program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2026 mampu lebih mengakomodasi usaha kecil masyarakat, khususnya petani, peternak, dan nelayan rakyat.

Menurutnya, program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan gizi semata, tapi juga harus mendorong perputaran ekonomi warga secara nyata.

Erma menegaskan, sektor pertanian dan peternakan memiliki peran strategis dalam keberlanjutan program MBG. Karena itu, pemerintah diminta memastikan agar petani rakyat dan nelayan tidak kehilangan akses sebagai pemasok bahan pangan dalam program tersebut.

“Yang penting, sektor pertanian dan peternakan dengan adanya MBG ini jangan sampai petani rakyat dan nelayan rakyat justru kehilangan akses sebagai pemasok. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton,” ungkap Erma, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai, jika tata kelola MBG tidak disiapkan secara tepat, program nasional tersebut berpotensi lebih menguntungkan industri besar dibandingkan usaha kecil masyarakat. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“MBG ini bukan hanya soal memberikan gizi, tetapi juga harus mampu membangkitkan ekonomi rakyat. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan skema yang tepat, jangan sampai justru lebih menguntungkan industri besar,” tegasnya.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menambahkan, Jawa Timur memiliki basis petani dan peternak rakyat yang sangat besar dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, kapasitas produksi petani rakyat harus diperkuat agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan pangan dalam program MBG.

“Kita harus menguatkan petani rakyat, baik dari sisi kapasitas maupun produksi. Banyak wilayah di Jawa Timur yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan rakyat,” jelasnya.

Menurut Erma, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan ekosistem yang memungkinkan petani rakyat terlibat langsung sebagai bagian dari rantai pasok MBG. Mulai dari pendampingan produksi, jaminan penyerapan hasil panen, hingga kemudahan akses distribusi.

“Pemerintah harus menyiapkan agar petani rakyat bisa menjadi pemasok utama. Kalau ini bisa dilakukan, maka perputaran ekonomi di desa dan wilayah sentra produksi akan berjalan,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan, agar implementasi MBG tidak berjalan sektoral. Dengan perencanaan yang matang, MBG diyakini dapat menjadi instrumen pengungkit ekonomi lokal.

“Kalau dikelola dengan baik, MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar program konsumsi,” tambahnya.

Erma Susanti berharap, Pemprov Jawa Timur dapat mengambil peran aktif dalam memastikan kebijakan turunan MBG di daerah berpihak pada ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga oleh pelaku produksi pangan di tingkat akar rumput.

“Kalau petani dan peternak rakyat dilibatkan secara penuh, maka MBG akan memberi dampak ganda: gizi masyarakat terpenuhi dan ekonomi rakyat bergerak,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS