JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya upaya swadaya yang dialami TNI dalam mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera.

Terkait hal itu, Said mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden.

“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” kata Said Abdullah di Jakarta, Rabu (31/12/2025) menjawab wartawan terkait anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera.

Dari sisi anggaran, sebut Said, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call sekitar Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera tahun 2025.

Karena itu, kata Said, harusnya apa yang dialami TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu.

“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” ujarnya.

Jembatan bailey, jelas Said, adalah jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, dia berharap BNPB bisa lebih gesit.

“Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” sebut Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Terkait masalah ini, dia minta jadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi lead sector lebih gesit.

Dia pun berharap hal ini tidak sampai membuat penanganan bencana jadi berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor.

“Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera,” tegas Said Abdullah.

“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit,” sambungnya.

Kunci penting penanganan bencana, lanjut politisi asal Sumenep Madura tersebut, adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan semua pihak dalam penanganan bencana.

Di APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, bebernya, sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Jika dibutuhkan, imbuh Said, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan pemerintah, jika presiden menetapkan peraturan presiden (perpres) tentang penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera.

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkas Said Abdullah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS