Kamis
14 Mei 2026 | 2 : 29

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Bencana Aceh-Sumatera, Sonny PDIP Soroti Illegal Loging hingga Alih Fungsi Lahan

pdip-jatim-250326-sonny-td-2

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, mengatakan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan dari illegal loging, namun juga legal loging memiliki andil yang besar terhadap kerusakan alam.

“Bagi saya bukan hanya illegal loging, legal loging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia,” ujar Sonny dalam rapat kerja Komsi IV DPR di gedung Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Sony, deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang tahun 2016- 2025 di provinsi Aceh sangat luar biasa dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. “Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam,” ucapnya.

Sonny juga menegaskan, dalam peristiwa banjir kemarin terlihat banyak kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Ia menilai ribuan kayu dengan ukuran yang besar tersebut bukan disebabkan oleh pencuri kayu atau perambah hutan semata tapi lebih dari itu yakni korporasi besar.

“Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut ijinnya ke depan,” jelas anggota Komisi IV DPR RI.

Sony juga menilai, apabila ijin perusahaan yang nakal tidak dicabut, maka presiden akan face to face atau berhadapan dengan rakyat.

“Ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementrian Kehutanan kemudian presiden yang kena,” terangnya.

Legislator asal Banyuwangi itu berharap para pelaku pelanggaran yang sudah terbukti  menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam dilakukan tindakan tegas.

“Jadi, terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum Kementrian, tidak takut dengan Negara,” tuturnya.

Mereka yang melakukan pelanggaran, tambah Sonny, memiliki anggapan bahwa ketika mereka tertangkap maka sangsi yang diberikan hanya berupa pencabutan ijin atau sangsi administrasi.”Atau saya tidak tahu, sedang ada apa permainan di balik itu,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Grisa Job Fair, Pemkab Ngawi Sinergikan Bidang Pendidikan dengan Industri

NGAWI – Halaman SMK PGRI 1 Ngawi dipadati pencari kerja dalam gelaran Grisa Job Fair 2026, Rabu (13/5/2026). Tidak ...
KABAR CABANG

Suratun Nasikhah Minta Minimal Satu Kader Muda Masuk Calon Pengurus Ranting PDIP

Suratun Nasikhah meminta minimal satu kader muda masuk komposisi calon pengurus ranting PDIP di tingkat desa. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Sebut Penanganan Stunting di Surabaya Berhasil karena Gotong Royong

Eri Cahyadi menyebut keberhasilan penanganan stunting di Surabaya lahir dari gotong royong dan kolaborasi berbagai ...
KRONIK

UPRINTIS Futsal League 2026 Sukses Digelar, Mas Ipin Tunggu Full Season Bulan Depan

UPRINTIS Futsal League 2026 di Trenggalek sukses digelar. Novita Hardini siapkan Full Season lebih meriah bulan ...
KRONIK

Bupati Lukman Coba Tanam Padi dengan Rice Transplanter, Dorong Modernisasi Pertanian

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperkuat sektor pertanian dengan modernisasi alat dan metode ...
KRONIK

Bu Risma Melayat ke Rumah Duka Sopir Ambulans Baguna Sidoarjo, Serahkan Santunan BPJS Rp 118,5 Juta

​SIDOARJO – Mantan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyerahkan secara langsung santunan kematian dari BPJS ...