BANYUWNAGI – Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Banyuwangi diwarnai berbagai kegiatan. Mulai konvoi safety riding, pertandingan sepak bola “amputasi”, hingga panggung apresiasi yang menampilkan berbagai kreativitas penyandang disabilitas, seperti pantomim, melantunkan ayat suci Al-Qur’An oleh teman netra, hingga nyanyian yang diperagakan oleh teman tuli-wicara.

“Banyuwangi adalah rumah yang aman bagi semua. Dengan kebijakan inklusif yang akan terus kita perkuat bersama,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat menyapa peserta konvoi disabilitas, pada Senin (1/12/2025).

Peringatan HDI yang jatuh pada 3 Desember di Banyuwangi diawali dengan pawai kendaraan yang diikuti oleh ratusan para disabilitas dan pendamping. Mengenakan seragam sewarna oranye, mereka berkonvoi dari Terminal Pariwisata Terpadu Sobo menuju SLBN Banyuwangi dengan melewati Taman Makam Pahlawan dan Stadion Diponogoro.

Konvoi tersebut diikuti ratusan teman disabilitas dari berbagai organisasi disabilitas, di antaranya, DMI (Disable Motorcycle Indonesia), Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), Taliwangi (Komunitas Tuli Banyuwangi), Paguyuban orangtua disabilitas, dan banyak lainnya.

“Kami berkomitmen akan terus mengembangkan kebijakan inklusif yang nantinya mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi para disabilitas,” jelas Ipuk.

Menurut Ipuk, pemkab telah menggulirkan berbagai program pro disabilitas. Di sektor pendidikan misalnya, pemkab melaksanakan progran sekolah inklusif yang memberikan kersempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah di sekolah umum bersama teman lainnya.

Di ketenagakerjaan, pemkab setiap tahun rutin membuka bursa kerja yang menyediakan ribuan peluang kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Di sektor pemberdayaan, pemkab juga memberikan pelatihan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga disabilitas. Hal ini sebagai upaya agar mereka bisa berdaya meski memiliki keterbatasan,” kata Ipuk.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pemkab juga melibatkan disabilitas dalam perumusan program dan kebijakan daerah.

“Salah satunya lewat rembug disabilitas. Kita gali aspirasi mereka agar kebijakan daerah bisa mengakomodir kebutuhan semuanya, termasuk disabilitas,” kata Ipuk. (ars/set)