PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menggelar pertemuan bersama DPRD Ponorogo untuk menyampaikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara berlangsung di Aula Bapperida Ponorogo, pada Kamis (6/11/2025).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut setelah jajaran eksekutif dan legislatif dari Bumi Reog menghadiri audiensi dengan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjelaskan, kegiatan ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya, terwujud tata kelola pemerintahan baik, akuntabel dan sesuai dengan prinsip birokrasi profesional.

“Kami ingin membobol jalur lintas lembaga agar koordinasi itu dilakukan untuk pembenahan yang dilakukan secara bersama-sama. Ini halal saja karena memang pemerintah terdiri dari eksekutif dan legislatif, butuh penyelarasan menyamakan persepsi di dalam membangun Ponorogo ke depa, termasuk tata kelola pemerintahan,” jelas Sugiri.

Lebih lanjut, menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama ini komunikasi intens antara pemkab dan DPRD lebih sering terjadi hanya pada saat forum formal seperti sidang atau rapat paripurna.

Karena itu, perlu duduk bersama dengan para pimpinan dewan, seluruh ketua fraksi, dan sejumlah kepala OPD dilakukan agar mekanismenya jelas.

“Kita duduk bersama agar setiap anggaran mekanismenya jelas, runut, tusinya jelas. Maka harus ada forum duduk bersama,” pungkasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS