SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Surabaya Surabaya, Budi Leksono (Buleks) minta Pertamina menyediakan tempat pengaduan masyarakat yang kendaraannya terasa tersendat-sendat atau tenaganya tidak stabil saat akselerasi (mbrebet) setelah mengisi BBM.

“Jadi tidak cukup minta maaf ya, harus ada juga tempat pengaduan, kalau sampai mungkin menimbulkan kerusakan terkait pengisian BBM tersebut,” kata Budi Leksono kepada media di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini minta Pertamina memberikan kompensasi kepada konsumen jika kendaraan mereka benar-benar bermasalah usai mengisi BBM. Pun melakukan pengawasan lebih ketat lagi di seluruh SPBU untuk operasionalnya.

“Ini juga harus ada inisiatif dari Pertamina kompensasi apa yang diberikan kepada konsumen, juga punishment kepada SPBU yang tidak jelas. Nah setidaknya dicek terkait persyaratannya mendirikan SPBU tersebut,” tegas Buleks.

Dia meyakini jika Pertamina melakukan pengawasan dapat meminimalisir distribusi BBM yang tidak sesuai. Sehingga, sebutnya, dibutuhkan tim profesional di setiap SPBU untuk mengecek keaslian BBM.

“Bisa saja kan misalnya tangki itu diisi BBM lain, tangki itu diisi kotoran, sisa-sisa. sehingga dia (tim ahli) paham, dia akan komplain karena pasti tahu juga, ukuran standar, kadar dari bahan bakar kan tahu,” ujarnya.

Menurut Buleks, jika Pertamina menempatkan tim profesional dapat meminimalisir penyalahgunaan BBM, dan masyarakat tidak menjadi korban.

“Karena tim itu pasti tahu bahan bakar, sehingga tidak perlu sampai diisikan ke masyarakat. Nah ini termasuk kelalaian juga.” terang dia.

Karena itu, Buleks mendorong agar semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum menindak tegas SPBU nakal utamanya berkenaan dengan hal perizinan.

Selain itu Buleks juga minta masyarakat ikut melaporkan untuk memetakan masalah tersebut muaranya dari Pertamina atau oknum SPBU

“Yang berhubungan dengan perizinan itu bisa terlibat semuanya, termasuk DPRD sebagai pengawasan, termasuk kalau memang melanggar hukum. Kami minta masyarakat wajib melaporkan juga. Apakah ini benar-benar dari Pertamina atau dilakukan oknum SPBU.” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS