GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyuarakan kembali pentingnya pemberian subsidi pupuk untuk sektor perikanan, khususnya pupuk SP-36. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI 2024–2029, yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004.

Kunjungan yang berlangsung di Graita Eka Praja, Kamis (30/10/2025) tersebut turut dihadiri Ir. Ikhlas Bahar, M.Kom, Sekjen Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS), beserta sejumlah tenaga ahli dan analis DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yani menegaskan bahwa kebutuhan subsidi pupuk menjadi kunci peningkatan produktivitas tambak di Gresik yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung bandeng terbesar di Jawa Timur.

“Kalau subsidi pupuk, khususnya SP-36, bisa diberikan kembali mulai tahun 2026, saya yakin produktivitas tambak bandeng kita akan meningkat tajam. Ini akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan petambak dan ketahanan pangan nasional,” ujar Bupati Yani.

Tidak hanya itu, Bupati Yani menyampaikan pentingnya payung hukum di wilayah pesisir. Hal ini lantaran potensi sumber pendapatan dari wilayah tersebut sangat tinggi. Di Kabupaten Gresik misalnya, perlunya ada payung hukum terkait desalinasi air laut untuk kebutuhan industri.

Bupati Yani juga menceritakan pentingnya keberlanjutan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi nelayan. Sejak diresmikan tahun 2022 oleh Gresik Migas, SPBN Campurejo mencatat omzet hingga 14 kiloliter per hari dan membantu menekan biaya operasional nelayan secara signifikan. Pada 2026, SPBN serupa akan dibangun di Kecamatan Ujungpangkah untuk memperluas jangkauan layanan.

“SPBN ini menjadi napas baru bagi nelayan kita. Persoalan BBM yang dulu sulit, kini sudah terjawab. Pemerintah hadir untuk memastikan nelayan tidak lagi bekerja dalam tekanan biaya tinggi,” imbuh Bupati yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri menilai Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis untuk menjadi model pembangunan agro-maritim berkelanjutan di Indonesia. Dengan kombinasi kekuatan industri, perikanan, dan sumber daya manusia yang kompeten, Gresik disebut memiliki “modal dasar pembangunan” yang lengkap untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi penta-helix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Hal ini untuk memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan global.

“Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi yang solid, Gresik bisa menjadi contoh kabupaten pesisir modern yang memadukan industrialisasi dengan keberlanjutan sumber daya laut,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kinerja sektor perikanan Gresik terus menunjukkan tren yang konsisten. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp229,5 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp266,2 miliar pada 2023, dan tetap stabil sebesar Rp264,6 miliar pada 2024. Hingga September 2025, tren produksi tetap positif.

Dari sisi volume, produksi perikanan tangkap laut Gresik tercatat meningkat dari 7.875 ton pada 2021 menjadi 11.744 ton pada 2022, dan mencapai 8.374 ton pada 2024. Sementara itu, pada sektor budidaya, Gresik menunjukkan keunggulan signifikan pada komoditas bandeng.

Tahun 2023, produksi bandeng Gresik menyumbang 55,87% dari total produksi bandeng Jawa Timur dan 11,71% dari skala nasional. Tahun 2024, kontribusinya tetap tinggi yakni 55,37% untuk Jawa Timur dan 11,4% pada tingkat nasional.

Khusus di Kampung Bandeng Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, produksi terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan menjadi percontohan pengembangan Techno Park Minapolitan — kawasan riset dan inovasi budidaya berbasis teknologi yang memperkuat posisi Gresik sebagai sentra bandeng nasional. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS