KABUPATEN PASURUAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasuruan bergerak cepat menindaklanjuti polemik rencana pembangunan kawasan real estate di lereng Gunung Arjuno – Welirang, Kecamatan Prigen.

Pada Rabu (29/10/2025), rombongan Pansus turun langsung ke lapangan untuk meninjau lahan seluas 22,5 hektar yang akan dijadikan kawasan perumahan mewah tersebut.

Ketua Pansus, Sugianto, memimpin langsung kegiatan bersama sejumlah anggota dewan serta warga sekitar. Mereka menelusuri area yang rencananya akan dikembangkan oleh PT Stasion Kota Sarana Permai (SSP).

“Selain nanti kami mengkaji dokumen yang ada, kami juga perlu memastikan dan melihat langsung kondisi hutan yang masih asri dan produktif,” ujar Sugianto di sela peninjauan.
Dialog Bersama Warga

Usai meninjau lokasi, rombongan Pansus melanjutkan agenda dengan berdialog bersama warga di Balai Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen. Kehadiran para wakil rakyat itu disambut antusias oleh masyarakat yang berharap Pansus mampu mengawal aspirasi mereka.

Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan menyampaikan aspirasi agar kawasan hutan di wilayah itu tetap lestari.
Salah aspirasi disampaikan oleh Pria Kusuma, Ketua Gama Duta, yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk alih fungsi lahan.

“Yang kami inginkan hanyalah hutan tetap utuh. Bahkan jika ada tawaran win-win solution seperti dijadikan wisata dengan melibatkan warga pun, kami tolak. Kami ingin hutan kami tetap asri,” tegas Pria.

Pria juga mempertanyakan komitmen para anggota Pansus terhadap kepentingan masyarakat di tengah kemungkinan adanya tekanan dari elit partai politik.
“Kalau nanti ada arahan dari pusat untuk menghentikan pengawalan masalah ini, apakah Bapak-bapak tetap berpihak kepada warga atau ikut perintah pusat?” tanya Pria disambut tepuk tangan warga.

Menanggapi hal tersebut, Sugianto, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Pansus ini hanya pengawal aspirasi rakyat. Kunci keberhasilan perjuangan ada di tangan panjenengan semua. Jangan sampai ada penghianat di antara kita,” Jawab Sugianto.

Sementara itu, Anggota Pansus Andri Wahyudi menyoroti aspek lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

Menurutnya, hasil tinjauan lapangan menunjukkan kondisi hutan masih sangat produktif dan memiliki peran penting sebagai daerah resapan air.

“Secara administrasi, perusahaan memang memiliki hak atas lahan eks Perhutani. Tapi kalau dibuka untuk perumahan, potensi kerusakan lingkungan sangat besar. Kami bicara soal keberlanjutan ekosistem, bukan semata kepemilikan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Andri menambahkan, Pansus akan mendorong koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KPK, kejaksaan, serta kepolisian untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun maladministrasi dalam proses perizinan proyek tersebut.

Hasil peninjauan dan kajian dokumen akan dijadikan dasar pembahasan lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta pihak pengembang. DPRD memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan publik serta kelestarian lingkungan. (df/hs)