Minggu
17 Mei 2026 | 11 : 16

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komisi D DPRD Sidoarjo Bakal Panggil Dinas Pendidikan soal Data Beredar Ribuan Anak Tidak Sekolah

IMG-20250706-WA0020_copy_1363x981

SIDOARJO – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menanggapi serius temuan data (informasi) adanya puluhan ribu anak di Sidoarjo yang tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Ia menegaskan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan langkah konkret bersama dinas terkait.

“Menyikapi hal itu, kami akan kroscek kembali kebenaran data tersebut ke OPD terkait. Dalam waktu dekat kami akan memanggil OPD untuk memberikan klarifikasi atas data itu,” tegas Tarkit Erdianto, Selasa (28/10/2025).

Politisi asal PDI Perjuangan itu menyebut jumlah anak tidak sekolah yang mencapai puluhan ribuan jiwa bukan perkara kecil. Ia menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam mencerdaskan generasi bangsa yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menyelamatkan generasi bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya Aktivis pendidikan Sidoarjo, Badruzaman mengaku prihatin dengan dunia pendidikan di Sidoarjo. Menurutnya hal itu bisa dikategorikan darurat pendidikan.

“Lebih dari sepuluh ribu anak di Sidoarjo kehilangan hak dasarnya untuk belajar. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi tragedi sosial yang mengancam masa depan bangsa,” ujar Badruzaman.

Badruzaman mengatakan berdasarkan data Verval ATS Pusdatin Kemendikbudristek tahun 2025, tercatat sebanyak 10.457 anak di Kabupaten Sidoarjo berstatus tidak sekolah. Dari jumlah tersebut, 4.340 anak (41%) belum pernah mengenyam pendidikan, 3.504 anak (34%) putus di tengah jalan, dan 2.613 anak (25%) berhenti setelah lulus tanpa melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Tiga kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi yaitu Taman (1.203 anak), Waru (1.112 anak), dan Sidoarjo (964 anak). Ketiganya menyumbang hampir 40 persen dari total ATS di kabupaten ini.

Ia menjelaskan, sebagian besar anak tidak sekolah berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah dan akses pendidikan yang terbatas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah nyata.

“Presiden Prabowo harus turun tangan. Jangan biarkan anak-anak ini menjadi generasi yang dilupakan. Kita butuh kebijakan cepat dan berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Fenomena ATS di Sidoarjo menjadi ironi tersendiri di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan ekonomi daerah. Data ini menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa di balik kemajuan pembangunan, masih ada ribuan anak yang tertinggal dan menunggu uluran tangan untuk kembali ke bangku sekolah.(hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Dorong Percepatan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri

Yuzar Rasyid mendorong percepatan pembahasan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri demi memperkuat ketahanan pangan ...
KABAR CABANG

Di Tengah Konsolidasi Politik, Panggung Budaya dan Semangat Inklusif Hangatkan Pelantikan PAC PDIP Kota Madiun

Atraksi pencak silat dan tari difabel memeriahkan pelantikan PAC PDIP Kota Madiun, menghadirkan nuansa budaya dan ...
LEGISLATIF

Khamim Tohari Desak Pemkot Batu Usut Tuntas Dugaan Pungli dan Jual Beli Lapak PKL

Khamim Tohari mendesak Pemkot Batu mengusut tuntas dugaan pungli dan jual beli lapak PKL di Pasar Alun-Alun Kota ...
SEMENTARA ITU...

Bandara Dhoho Jadi Venue Kediri Half Marathon 2026, Pemkab Dorong Sport Tourism dan Pariwisata

Bandara Dhoho menjadi venue Kediri Half Marathon 2026 yang diikuti 5.000 peserta dan didorong jadi ajang sport ...
KABAR CABANG

Di Tengah Sulitnya Cari Kerja, Dua Banteng Muda Jember Ini Pilih Bergerak untuk Gen-Z Desa

Dua kader muda PDIP Jember menyoroti sulitnya lapangan kerja bagi lulusan baru dan menggagas pelatihan keterampilan ...
KABAR CABANG

PDIP Kota Madiun Target Kembalikan Suara Hilang untuk Dongkrak Kursi DPRD di 2029

PDIP Kota Madiun menargetkan merebut kembali suara hilang demi menaikkan kursi DPRD dari empat menjadi enam pada ...