SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyatakan keprihatinan mendalam atas masih tingginya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau yang dikenal sebagai zero dose di Provinsi Jawa Timur.

Untari mengambil langkah strategis dalam percepatan identifikasi dan penjangkauan anak-anak zero dose di seluruh wilayah provinsi.

Jumlah anak zero dose di Jawa Timur, sebutnya, saat ini mencapai 108 ribu, sementara estimasi anak yang berisiko menjadi zero dose dalam waktu dekat mencapai 80 ribu. Menurutnya, angka tersebut sangat mengkhawatirkan, terlebih bagi provinsi sebesar Jawa Timur yang memiliki populasi terbesar kedua di Indonesia.

“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan bagi ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ungkap Untari, Rabu (15/10/2025).

Dalam upaya menurunkan angka zero dose secara signifikan, penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menggagas strategi holistik yang menyentuh tiga lapisan utama: geografis, struktural-data, dan sosial-kultural. Ia menyebutkan bahwa tantangan dalam program imunisasi tidak hanya soal logistik, tetapi juga terkait sistem dan cara berpikir masyarakat.

“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan-kecamatan kepulauan seperti di Sumenep, atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” katanya.

Untuk itu, strategi pertama yang dia dorong adalah penyusunan peta mikro berdasarkan konektivitas posyandu. Menurutnya, setiap posyandu di Jawa Timur harus memiliki database yang real-time, terintegrasi, dan dapat diakses lintas wilayah, sehingga pemetaan anak-anak zero dose bisa dilakukan secara presisi.

“Kita butuh database yang terkoneksi antar posyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang, dalam arti aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Bagi desa atau kelurahan yang belum punya posyandu, maka harus kita fasilitasi untuk didirikan. Kita tidak boleh membiarkan titik-titik gelap di peta imunisasi kita,” jelasnya.

Strategi kedua adalah intervensi anggaran berbasis data. Menurut Sri Untari, Komisi E saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memastikan dana yang dialokasikan mampu menyentuh daerah-daerah dengan beban zero dose tinggi.

“Kami lihat anggaran kerja Dinsos, Dinkes, dan juga potensi dari NGO. Kita pastikan bahwa data digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Bantuan anggaran dari provinsi akan kami arahkan ke wilayah yang memang paling membutuhkan, sehingga program benar-benar efektif dan tidak sia-sia,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung program ini. Salah satu terobosan yang ia dorong adalah membangun jaringan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di masyarakat.

“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya. Mereka bisa membantu mempercepat edukasi dan penjangkauan,” katanya.

Strategi ketiga dari Sri Untari adalah model kolaboratif lintas sektor. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan DPRD kabupaten/kota untuk membentuk ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.

“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak itu berangkat dari keluarga, dari komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi. Kita gotong royong,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa strategi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi diarahkan menjadi sistem yang berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya program tahunan, tapi budaya sadar imunisasi di masyarakat. Kita pastikan semua anak mendapatkan haknya untuk sehat sejak awal kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Untari menyatakan komitmen penuh DPRD dalam mendukung upaya percepatan ini, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
Ia menyebut, DPRD akan terus mendorong agar kebijakan imunisasi dasar mendapat prioritas dalam pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

“Anak kita di bawah 1 tahun, baru lahir, mestinya sudah dapat imunisasi dasar hingga lengkap. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS