TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pandangan umum fraksi disampaikan secara tertulis.

Menurut Doding yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, pola rapat kali ini mengalami penyesuaian. Biasanya jawaban bupati langsung menyusul setelah pandangan umum fraksi, namun tahun ini didahului rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Perubahan ini dilakukan karena adanya ketidakpastian mengenai nominal dana transfer dari pusat. Jadi sebelum jawaban bupati disampaikan, kita sinkronkan dulu dengan Banggar dan TAPD agar proyeksi APBD sesuai dengan kondisi riil anggaran,” jelas Doding.

Dia menambahkan, seluruh fraksi menyerahkan pandangan umum secara tertulis agar dapat dipelajari secara detail oleh TAPD.

“Bukan berarti kita tidak mau membacakan, tetapi ketika dibahas terlalu rinci sementara sinkronisasi anggaran dari pusat belum jelas, justru akan menimbulkan ketidaksesuaian. Dengan model tertulis, evaluasi bisa dipelajari, lalu disinkronkan di Banggar,” imbuhnya.

Doding juga menegaskan, rapat paripurna kali ini berlangsung dua sesi, yakni pembahasan renja tahun 2027 serta pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2026.

Beberapa usulan dari fraksi, seperti PDI Perjuangan, juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai krusial untuk mendongkrak pertumbuhan daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, yang hadir dalam rapat paripurna menyampaikan bahwa masukan fraksi akan ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Secara rinci masih akan kita pelajari karena pandangan umum disampaikan kolektif secara tertulis. Yang pasti, kami berkomitmen menjaga prioritas pembangunan, terutama di bidang infrastruktur,” ujar Mas Syah.

Menurutnya, APBD bersifat dinamis sehingga masih sangat mungkin mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan pusat.

“Kita ingin APBD 2026 lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat luas, dengan prioritas tetap pada pembangunan yang bisa menyenangkan semua pihak,” tegasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS