JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka atas musibah robohnya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Puan menekankan perlindungan terhadap para santri harus menjadi prioritas utama.

“Duka cita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

Musala yang berada di bangunan 3 lantai kawasan asrama putra Ponpes Al Khoziny ini ambruk ketika santri sedang melaksanakan salat berjamaah, Senin (29/9/2025). Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu ambruk dan mengakibatkan tiga korban jiwa meninggal dunia, serta puluhan santri luka-luka.

Berdasarkan data saat ini pukul 08.00 WIB, sebanyak 98 santri menjadi korban dalam peristiwa ini. Para korban dirawat di tiga rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya.

Tim SAR terus berjibaku menyelamatkan santri yang masih terjebak di reruntuhan Ponpes Al-Khoziny.

Total keseluruhan korban yang berhasil dievakuasi ada 102, sebanyak 91 korban di RS dan selamat, dan berdasarkan konfirmasi 10 korban sudah kembali ke keluarga. Sementara korban yang masih terjebak dan belum dievakuasi diperkirakan ada sekitar 38 orang.

Puan menegaskan proses evakuasi harus memperhatikan keselamatan dan keamanan bagi para santri.

“Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” tutur Puan.

Dia menyebutkan peristiwa ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia.

Puan menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren.

“Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” katanya.

Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan bagi Ponpes Al-Khoziny. Termasuk, kata Puan, untuk pihak yayasan dan santri beserta keluarganya.

“Aparat terkait, termasuk Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan. Juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” imbuh Puan.

Selain penanganan darurat, dia juga minta pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang berupa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menekankan, ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri di seluruh Indonesia tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan keselamatan.

“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS