SURABAYA – Kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali menjadi sorotan tajam DPR RI setelah maskapai penerbangan pelat merah itu melaporkan kerugian bersih sebesar Rp2,33 triliun pada semester I/2025, meningkat drastis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono (Kanang), menilai beban Garuda yang semakin berat sebagian besar justru diciptakan oleh manajemen sendiri, sehingga diperlukan langkah reformasi total yang luar biasa dan spektakuler.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direksi Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Integrasi Aviasi Solusi, Kanang mengungkapkan bahwa permasalahan Garuda bukan hanya kerugian keuangan. Tapi juga menyangkut kewajiban kepada karyawan yang belum tuntas, utang kepada vendor, hingga kebijakan penerbangan rintis non-profitable yang terus membebani operasional.

“Masalah utama Garuda ini tidak sederhana. Beban kewajiban kepada karyawan belum selesai, kewajiban terhadap vendor banyak yang tersendat, SDM pun perlu reformasi total. Belum lagi kebijakan politis terkait penerbangan rintis yang non-profitable, itu menjadi beban tersendiri. Jadi yang dibutuhkan bukan sekadar langkah biasa, tetapi kiat yang luar biasa dan spektakuler,” ungkap Kanang, Kamis (25/9/2025).

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, sebut Kanang, Garuda Indonesia membukukan pendapatan usaha sekitar US$1,54 miliar, turun 4,47 persen secara tahunan.

Liabilitas mencapai US$8,01 miliar, sementara total aset hanya US$6,51 miliar, sehingga perusahaan mencatat ekuitas negatif sebesar US$1,49 miliar. Defisit saldo laba juga semakin dalam, dari US$3,51 miliar pada akhir 2024 menjadi US$3,65 miliar per Juni 2025.

Data ini, menurut Kanang, menunjukkan bahwa suntikan dana dari pemerintah sebelumnya belum memberi hasil optimal. Dia mempertanyakan transparansi penggunaan dana Rp6,65 triliun yang disalurkan, apakah digunakan hanya untuk menutup biaya operasional, melunasi beban masa lalu, atau mendorong profitabilitas.

“Pemerintah sudah menyuntikkan Rp6,65 triliun. Pertanyaannya, dana sebesar itu digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk operasional supaya tidak merugi? Apakah untuk menutup beban masa lalu? Atau bisa sekaligus menyelesaikan masalah dan mendorong profit? Itu harus dijelaskan secara transparan,” bebernya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut juga menyoroti tingkat keterisian kursi (load factor) Garuda yang mencapai 78 persen dari kapasitas 6,85 juta kursi dengan 3,37 juta penumpang. Menurutnya, angka itu sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan, karena hampir tidak ada maskapai yang mampu mencapai 100 persen keterisian.

“Kalau sudah 78 persen, seharusnya profit. Karena tidak ada maskapai yang bisa 100 persen. Tapi anehnya, Garuda tetap rugi meskipun harga tiketnya jauh lebih tinggi dibanding maskapai lain. Ini yang harus dievaluasi serius,” ujar mantan Bupati Ngawi dua periode itu.

Karenanya, Kanang menilai Garuda perlu belajar dari manajemen maskapai swasta seperti Lion Air, yang terbukti mampu menguasai pasar domestik dengan strategi biaya rendah. Dia menyayangkan manajemen Garuda tidak memanfaatkan pengalaman para eksekutif yang sebelumnya pernah berkarier di maskapai swasta.

“Kenapa manajemen yang pernah diterapkan di Lion tidak bisa ditransfer ke Garuda? Apa gunanya kita merekrut mereka kalau manajemen profit yang dulu diterapkan tak juga dipakai di Garuda?” kata dia.

Selain itu, Kanang mengusulkan opsi merger Garuda dengan Lion Air atau integrasi dengan Pelita Air sebagai jalan keluar jangka panjang. Menurutnya, penggabungan bisa menjadi solusi ketimbang Garuda terus merugi dan membebani negara.

“Apakah mungkin negara bernegosiasi dengan Lion untuk menggabungkan Garuda? Daripada hancur terus atau ditutup, lebih baik negara dapat sekian persen saham. Katakanlah 60 persen, lalu armada Garuda dan Lion digabung. Itu memungkinkan jadi jalan keluar. Alternatif lain, Garuda masuk ke Pelita, karena manajemennya lebih sehat,” usul Kanang.

Selain masalah strategi bisnis, dia juga menyoroti struktur biaya Garuda yang dinilai terlalu tinggi. Kanang membandingkan dengan maskapai lain di mana karyawan tidak mendapat fasilitas berlebihan, sementara di Garuda beban kesejahteraan karyawan terlampau besar.

“Kalau kita lihat di maskapai lain, karyawan bahkan pilot datang ke bandara naik taksi sendiri, tidak ada jaminan hari tua yang berlebihan, fasilitas keluarga pun biasa saja. Tapi di Garuda, fasilitasnya ‘wah’ sekali. Inilah yang membedakan dan akhirnya menjadi beban biaya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, tanpa reformasi total pada manajemen, SDM, dan struktur biaya, Garuda akan sulit keluar dari jeratan kerugian meskipun terus mendapat suntikan modal.

Dengan kondisi keuangan yang kian tertekan, Kanang menegaskan DPR melalui Komisi VI akan terus mengawasi langkah pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia. Baginya, keputusan strategis harus segera diambil, apakah melalui merger, reformasi total, atau model bisnis baru yang lebih efisien.

“Pertama, manajemen yang diakomodasi sekarang belum maksimal. Kedua, suntikan dana juga harus jelas arahnya. Ketiga, reformasi total itu wajib. Kalau tidak, kita hanya akan mengulang masalah yang sama. Jadi harus ada evaluasi menyeluruh,” pungkas Kanang. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS