SURABAYA – Di tengah derasnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, para pemangku kebijakan harus lebih menempatkan orientasi pada kepentingan publik dan partisipasi warga sebagai fondasi setiap keputusan.

Tanpa partisipasi publik secara substantif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran dan jauh dari kebutuhan riil yang diharapkan masyarakat.

“Tentu semakin kuat partisipasi publik, semakin besar potensi kebijakan bisa menjadi kebijakan yang efektif, adil, dan menjawab kebutuhan publik,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, dalam diskusi “Kelas Kajian Taktis dan Literasi Strategis” yang digelar BEM Unair, Sabtu (20/9/2025).

Diskusi tersebut berlangsung dinamis. Para mahasiswa menyampaikan masukan terhadap sejumlah kebijakan di Kota Surabaya. Mereka juga menanyakan sejauh mana partisipasi publik dibangun secara substantif, bukan sekadar formalitas, dalam setiap pengambilan kebijakan.

Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan partisipasi publik hadir melekat dalam setiap tahapan kebijakan. Pertama, saat identifikasi masalah untuk mengenali isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kedua, saat perumusan kebijakan untuk merancang alternatif solusi.

Ketiga, saat pengambilan keputusan dengan memilih kebijakan mana yang dinilai paling tepat. Keempat, ketika implementasi kebijakan di lapangan. Dan kelima, saat evaluasi untuk menilai dampak kebijakan dan menyempurnakannya ke depan.

“Dalam setiap tahapan kebijakan tersebut, pengawasan dan partisipasi publik harus selalu hadir agar menjaga kebijakan selalu pada relnya, meminimalisasi deviasi-deviasi yang bisa berpotensi menjauhkan dampak kebijakan dari kepentingan masyarakat,” jelas Eri yang juga sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukolilo tersebut.

Dia lantas mencontohkan sejumlah kebijakan publik yang lahir dari partisipasi warga dan orientasi kepentingan publik di Kota Pahlawan. Mulai dari bedah rumah tidak layak huni, perbaikan infrastruktur di kampung-kampung, pendidikan SD-SMP negeri gratis, berobat gratis, pemberian perlengkapan sekolah gratis, hingga sejumlah Perda yang dalam prosesnya telah membuka partisipasi publik secara luas.

“Tetapi tentu masih ada kekurangan-kekurangan dalam kebijakan publik yang harus terus kita evaluasi dan sempurnakan,” ujarnya.

Dalam tahapan yang lebih matang, lanjut Eri, paradigma kebijakan kini telah bergeser dari “membangun untuk warga” menjadi “membangun bersama warga”. Konsekuensinya adalah pemerintah tak boleh lagi “sok tahu” kebutuhan warga, melainkan harus bersama-sama merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan lokal bersama warga

“Kita beruntung hidup di Surabaya yang meskipun merupakan kota metropolitan, tetap memiliki budaya urban partisipatif luar biasa lewat semangat gotong royong yang masih hidup di masyarakat. Maka kita harus perkuat kolaborasi pemerintah daerah dan warga. Kolaborasi bersama warga bukan berarti pemerintah lepas tangan. Justru kolaborasi itu akan memastikan program pembangunan kota sukses dan dirasakan masyarakat,” tutup Eri Irawan. (red/pr)