JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya pendalaman masalah industri nasional secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada pelaku industri dan masyarakat luas.

Pernyataan ini dia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I (Dirjen) Kementerian Perindustrian RI dan Plt Kepala BSN, di Gedung DPR RI, Selasa (16/9/2025).

“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM,” tegas Novita dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

Dalam kesempatan yang sama, legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global.

Indonesia, sebutnya, memiliki kekayaan kopi melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, dia menilai peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.

“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Dia menilai ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.

“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” ujar Novita.

Menurutnya, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.

“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” tutupnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS