SURABAYA — Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono (Kanang), mengkritisi kinerja dan peran strategis PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi yang memegang peran vital dalam perekonomian nasional.

Kanang mengatakan, Pertamina harus mampu mengelola amanah negara secara maksimal, khususnya di sektor hulu, agar benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi Indonesia.

“Saya sepakat bahwa maksimalisasi di hulu ini penting. Kemampuan fleksibilitas di hilir adalah kunci utama. Tulang punggung negara ini salah satunya ya Pertamina. Kalau Pertamina tidak mampu mengelola apa yang diberikan pemegang saham, maka negara ini juga bisa ambruk,” ujar Kanang dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

Wakabid Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mengingatkan kembali soal insiden dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuat pada awal tahun ini, tepatnya Februari 2025.

“Kita pernah alami masa kelam saat pengoplosan BBM muncul ke permukaan,” ungkap mantan Bupati Ngawi dua periode itu.

Meski mengkritisi beberapa aspek, Kanang mengapresiasi capaian keuangan Pertamina pada semester pertama tahun 2025. Berdasarkan data resmi, hingga Juli 2025, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar Rp 672 triliun, atau setara USD 40,9 miliar.

“Pendapatan sebesar itu artinya operasional mampu jalan, dan kita sebenarnya ada sisa untuk dividen jika efisiensi dilakukan. Ini menunjukkan potensi luar biasa jika dikelola dengan benar,” sebutnya.

Laporan keuangan Pertamina juga menunjukkan EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) mencapai USD 6,2 miliar atau sekitar Rp 102 triliun. Selain itu, kontribusi kepada negara melalui pajak, PNBP, dan dividen pada periode Januari hingga Juli 2025 tercatat sebesar Rp 225,6 triliun.

Di tengah kinerja positif itu, Kanang tetap menyoroti perlunya langkah konkret dalam memperkuat sektor hulu dan hilir migas. Dia mempertanyakan efektivitas sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan Pertamina dalam mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi.

“Kita harus tahu sejauh mana sinergi ini berjalan. Jangan sampai kita bicara hilirisasi, tapi kenyataannya kita justru impor karena produksi dalam negeri dianggap menurun,” tegas Kanang.

Dia pun mengingatkan agar semua kebijakan dan kebocoran dalam rantai distribusi energi harus diawasi secara menyeluruh. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas Pertamina sebagai mitra utama koperasi dan sektor UMKM dalam rantai distribusi BBM dan LPG.

Lebih lanjut, Kanang menyatakan bahwa pengalaman masa lalu, termasuk insiden pengoplosan, harus menjadi pegangan bersama untuk pembenahan ke depan. Dia minta pemerintah dan BUMN energi tidak melupakan pelajaran dari berbagai krisis sebelumnya.

“Kalau sekarang tidak hati-hati, kelengahan kecil bisa berdampak besar. Pertamina harus satu napas dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS