Selasa
01 September 2026 | 11 : 35

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tingkatkan Daya Saing Usaha, Hj. Ansari Fasilitasi Sertifikasi Halal Ratusan Pelaku UMKM

PDIP-Jatim Hj. Ansari 04082025

PAMEKASAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Ansari, bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, menggelar sosialisasi bertema “Temu Wicara Pengawasan Kepada Pelaku Usaha.”

Acara yang dihadiri oleh ratusan pelaku usaha Kabupaten Pamekasan itu akan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Agustus 2025 di rumah Aspirasi Hj. Ansari di Pamekasan.

Selain untuk memfasilitasi sertifikasi produk halal bagi ratusan pelaku UMKM, acara ini juga untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat bersertifikasi halal.

Menurut Hj. Ansari, sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha sangat penting, khususnya di Madura. Karena itu, dirinya ingin memastikan produk yang beredar di masyarakat bersertifikasi halal.

“Karena itu, kami menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha,” jelasnya.

Ia menambahkan, sertifikasi halal ini tidak hanya menjadi anjuran agama, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan masyarakat, perlindungan bagi konsumen, dan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk UMKM asal Madura di pasar nasional.

Untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di Madura, tambahnya, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Sinergi ini melibatkan lembaga legislatif, pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat luas.

“Anggota DPR RI memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi, mengawasi pelaksanaannya, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan program ini,” terangnya.

Sementara Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Citra Husna Bilqis, menuturkan, ke depan pihaknya akan memfasilitasi dan mempermudah sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia, khususnya di Madura.

“Kami dari BPJPH terus mendorong agar seluruh produk yang beredar di masyarakat bersertifikasi halal. Apalagi, proses sertifikasi halal ini sangat mudah dan gratis,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Mawardi. Ia menegaskan, Kemenag Kabupaten Pamekasan akan terus mendorong para pelaku usaha agar memproduksi produknya secara halal, sehingga sertifikasi menjadi penting.

“Sosialisasi ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong kesadaran para pelaku usaha di Pamekasan agar produknya bersertifikasi halal,” ujarnya.

Ia menambahkan, produk UMKM Pamekasan yang sudah bersertifikasi halal akan memiliki peluang untuk bersaing di pasar nasional bahkan global. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Baru 26 dari 190 Titik Punya ZoSS, Dewanti Minta Sekolah Rawan Kecelakaan di Malang Segera Dipetakan

SURABAYA — Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kabupaten Malang dinilai masih jauh dari kebutuhan. Dari 190 ...
LEGISLATIF

Puan Sambut Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar Pimpin PBNU, Harap NU Makin Baik

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim ...
KRONIK

Novita: Semangat Kebersamaan Hari Jadi Trenggalek Harus Jadi Energi Percepat Pembangunan

TRENGGALEK — Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam peringatan Hari Jadi ke-832 Kabupaten ...
LEGISLATIF

Raperda Disabilitas Jatim: Pemprov dan BUMD Wajib Pekerjakan Penyandang Disabilitas Minimal 2%

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diwajibkan menjadi pelopor dalam ...
KABAR CABANG

DPC Gresik Bantu 20.000 Liter Air Bersih Warga Pesisir Terdampak Kekeringan

GRESIK – Kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di wilayah pesisir utara Kabupaten Gresik. ...
LEGISLATIF

PAK APBD 2026 Naik Rp149,62 M, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Dikembalikan ke Rakyat

MALANG — Proyeksi kenaikan belanja daerah Kota Malang sebesar 6,03 persen atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD ...