TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar sarasehan di Kantor DPC setempat, Minggu (27/7/2025) malam.

Sarasehan dilaksanakan dalam rangka memperingati peristiwa 27 Juli (Kudatuli). Hadir dalam acara tersebut seluruh pengurus DPC, KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) PAC, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung.

Plt Ketua DPC Tulungagung, Erma Susanti, mengatakan bahwa tahun 2025 merupakan sembilan tahun dari peristiwa kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap bangsa Indonesia.

Yakni, penyerbuan kantor PDI Perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru karena tidak menghendaki PDI Perjuangan menjadi partai besar di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, PDI Perjuangan dibenci rezim karena gelombang dukungan rakyat semakin besar.

“Peristiwa kudatuli menjadi perhatian dunia dan masyarakat sadar untuk bangkit menuju perubahan, dan di situlah arus reformasi mulai tumbuh dan berkobar di kampus-kampus, buruh-buruh pabrik, petani, nelayan, rakyat miskin kota, dan lain-lain,” ujar Erma.

Ia menambahkan, bangkitnya kesadaran masyarakat akhirnya menimbulkan gerakan perubahan yang dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Hingga rezim Orde Baru runtuh dan kemudian dimulailah demokrasi dengan sistem pemilu yang benar-benar demokratis.

“Partai kita identik dengan reformasi, apalagi setelah berubah menjadi PDI Perjuangan dan memenangkan pemilu,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, meskipun PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak menjadi Presiden RI karena sisa-sisa Orde Baru masih ingin bercokol.

Sebagai kader PDI Perjuangan tentunya harus memahami sejarah perjuangan partai yang selalu dijalankan bersama rakyat.

“Ini menunjukkan bahwa gen partai kita adalah gen perjuangan, dan yakinlah bahwa sejarah perjuangan ini yang membesarkan partai karena kita konsisten digaris rakyat dan kebenaran,” tegasnya.

Selain itu, tambah Erma, Ketua Umum Megawati juga konsisten pada konstitusi dengan menolak masa presiden 3 periode. Hal ini menjadi contoh kebangsaan sekaligus bukti PDI Perjuangan adalah partai yang menjaga amanah kemerdekaan dan cita-cita proklamasi.

“Situasi saat ini sudah melenceng dari amanah proklamasi. Konstitusi diinjak-injak, hukum menjadi alat kekuasaan dan lain-lain,” tuturnya.

Situasi tersebut, sebut Erma, menjadi ‘pekerjaan rumah’ dan agenda partai untuk terus menjaga sekaligus meneguhkan sebagai upaya mengembalikan demokrasi kepada jalur yang sesuai cita-cita proklamasi.

Tantangan saat ini, tambahnya, rakyat lupa sejarah, tidak sadar dan permisif dengan situasi yang sudah jauh dengan cita-cita proklamasi. Ditambah generasi Y dan gen Z yang rendah literasi dan sangat dipengaruhi medsos sehingga menjadi generasi yang apolitik, ahistoris dan tidak peduli.

“Ini adalah tantangan dan PR kita semua. Terutama dengan situasi liberalisme ekonomi dan politik,” tandas Erma. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS