JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kemungkinan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Terutama karena adanya lima poin kritik yang disampaikan Arab Saudi terhadap Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Puan mulanya menanggapi soal nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi menyangkut dinamika penyelenggaraan haji 2025. Salah satunya terkait angka kematian jemaah haji Indonesia yang tinggi mencapai 50 persen dari total kematian jemaah internasional sebelum puncak ibadah haji dimulai.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa isu yang disinggung dalam nota diplomatik Arab Saudi tersebut telah diselesaikan bersama dan bersifat internal sebelum pelaksanaan puncak haji dimulai.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Adapun rincian lima poin yang dibahas dalam nota diplomatik dari Arab Saudi itu pertama adalah soal ketidaksesuaian data jemaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Masalah ini sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025.

Kedua, pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah. Di mana ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jemaah dalam satu kloter, sehingga jemaah sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi.

Ketiga, penempatan hotel yang tidak sesuai. Keempat, kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi dan kelima adalah soal pembayaran Dam jemaah haji Tamattu.

Meski persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik sudah diselesaikan, Puan menyebut memang masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang harus dibenahi. Dia menilai evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.

“Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengatakan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi.

“Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ungkap Puan.

Apabila ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025 yang harus diperbaiki, kata Puan, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut.

“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS