LUMAJANG – Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melaksanakan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika itu, menjadi wadah strategis untuk mendalami upaya pencegahan penyimpangan tata kelola dan memperkuat integritas kelembagaan.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip kejujuran dan tanggung jawab publik.

“Kami hadir untuk memperkuat koordinasi dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang sehat dan transparan. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara eksekutif dan legislatif, serta masyarakat Lumajang, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Bunda Indah.

Hal senada, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha) menjelaskan bahwa keterlibatan KPK dalam mendampingi proses perencanaan hingga penganggaran APBD telah memberikan banyak masukan konstruktif, sekaligus menjadi langkah mitigasi dini dalam mencegah terjadinya kekeliruan administratif.

“Alhamdulillah, sejak awal kami mendapatkan pendampingan dari KPK. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk terus memperbaiki proses pemerintahan. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam suasana audiensi yang berlangsung konstruktif dan terbuka, ditekankan pula pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam mengawal proses pembangunan daerah yang berintegritas.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi contoh semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan, menjadikan Kabupaten Lumajang sebagai wilayah yang adaptif terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan modern, partisipatif, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, unsur pimpinan DPRD Lumajang, dan jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait juga ikut serta dalam audiensi tersebut. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS