SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menyoroti sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dia minta Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh!

Deni menyoroti proses pengambilan personal identification number (PIN) SMA/SMK yang membuat antrean mengular para pelajar yang didampingi orang tuanya.

Di beberapa daerah, bahkan viral antrean pengambilan PIN SMA/SMK berlangsung sejak pukul 04.00 WIB alias waktu subuh.

”Betapa besar energi orangtua dan pelajar yang terkuras untuk antrean. Zaman sudah serba digital, semestinya Pemprov Jatim mampu mengoptimalkan teknologi untuk mendesain sistem yang lebih simpel, memudahkan, dan tetap terverifikasi dengan baik, termasuk untuk proses pengambilan PIN,” ujar Deni, Selasa (10/6/2025).

“Ini menjadi catatan serius yang menunjukkan kinerja Pemprov Jatim di sektor pendidikan masih belum optimal,” sambung legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Deni mengatakan, digitalisasi SPMB seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tidak kemudian pendaftaran di awal dilakukan secara daring, tetapi dalam perjalanannya ada proses yang membutuhkan aktivitas tatap muka alias luring di SMA/SMK untuk verifikasi pengambilan PIN.

Hal itulah yang menyebabkan sumbatan dalam proses SPMB yang mengakibatkan antrean mengular, bahkan sejak subuh, karena orang tua dan pelajar berburu pengambilan PIN di SMA/SMK yang harus dilakukan secara luring (offline).

”Ini seperti kita naik mobil di jalan tol, tiba-tiba di tengah ada gundukan besar yang harus dilewati satu per satu yang antreannya diatur oleh petugas. Walhasil mobil harus mengerem dan berjalan lambat. Akhirnya macet panjang,” ujarnya.

Belum lagi misalnya, lanjut politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut, ketika dalam proses itu, petugasnya ada yang sakit, terlambat, atau bahkan juga kelelahan fisik. Maka antrean tambah panjang, lama, dan melelahkan.

”Jika di depan online, semestinya di tengah jalan jangan dikasih portal. Tugas pengambilan kebijakan adalah mendesain teknologi yang memudahkan verifikasi dan validasi. Toh di level SD dan SMP yang berada di bawah wewenang pemkab/pemkot, proses yang sepenuhnya online bisa dilakukan dengan baik,” sebut Deni.

Dia memahami kekhawatiran para orang tua sehingga antrean mengular ketika pengambilan PIN. Pasalnya, PIN adalah kunci utama yang digunakan untuk mengakses sistem pendaftaran secara online.
Tanpa PIN, pelajar tidak bisa masuk ke sistem pendaftaran utama SPMB SMA/SMK.

”Dengan melihat krusialnya PIN, seharusnya ada proses yang memudahkan,” tegasnya.

Deni berharap agar ke depan ada evaluasi sehingga kejadian antrean mengular sejak subuh tidak terulang pada SPMB 2026. Dia juga menyemangati para pelajar untuk tetap bersemangat meski harus menjalani proses yang melelahkan.

Termasuk para petugas sekolah yang melayani ratusan ribu pelajar lulusan SMP yang mengambil PIN pendaftaran SMA/SMK se-Jatim.

”Semuanya jangan lupa jaga kesehatan. Termasuk Bapak/Ibu petugas. Ke depan harus ada sistem yang lebih simpel, yang tidak hanya memudahkan pelajar, tetapi juga mengefektifkan serta meringankan pekerjaan bapak/ibu petugas pelayanan di sekolah,” pungkas Deni. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS