Minggu
28 Juni 2026 | 1 : 17

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

“Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik”

pdip-jatim-Mercy-Criesty-Barends

pdip-jatim-Mercy-Criesty-BarendsJAKARTA – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Criesty Barends menolak rencana pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 450-900 Kwh.

Menurut Mercy, pelanggan dalam kategori tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah. Dapat dipastikan akan menambah beban ekonomi, apalagi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Di saat bersamaan masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara tidak ada kebijakan yang menambah penghasilan masyarakat,” kata Mercy, Rabu (8/6/2016).

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif kepada publik dan DPR dasar pertimbangan kenaikan TDL terhadap 12 golongan yang mulai berlaku per 1 Juni 2016.

“Rapat terakhir antara Komisi VII dengan PLN berlangsung 26 April 2016, tidak ada sedikitpun menyinggung kenaikan TDL bagi 12 golongan,” ungkapnya.

Materi pembicaraan saat itu, jelas Mercy, terkait neraca ketenagalistrikan, infrastruktur dan distribusi kelustrikan, serta perkembangan program listrik 35.000 MW.

Saat itu Dirut PLN menyampaikan perkembangan validasi data (dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) pelanggan golongan 450-900 Kwh yang masih disubsidi pemerintah, yaitu sejumlah 480.000 pelanggan.

“Pemerintah berniat memangkas 230.000 pelanggan, dengan argumentasi mereka tidak seharusnya mendapatkan subsidi tersebut,” ujar Mercy.

Rencana pemerintah akan mencabut subsidi, yang berarti kenaikan TDL bagi pelanggan  450-900 Kwh, per 1 Juli 2016.

Legislator asal Maluku ini juga mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum memutuskan kenaikan TDL dan memperhitungkan dampak terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Dia juga minta pemerintah melakukan pendataaan ulang dengan tidak hanya mengacu pada TNP2K. Sebab, sebutnya, TNP2K keberadaannya hingga saat ini masih dipertanyakan karena tidak ada dasar dan payung hukum yang jelas sejak pemerintahan yang lalu, serta tidak memiliki wewenang melakukan pendataan berdasarkan UU yang ada. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Peternak Ayam Petelur Tertekan, Sonny Dorong Kementan Lakukan Langkah-Langkah Bantuan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk ...
KABAR CABANG

PDIP Kota Batu Gelar Turnamen Catur, Tanamkan Pola Pikir Strategis ala Bung Karno

DPC PDI Perjuangan Kota Batu menggelar Turnamen Catur Piala Bung Karno 2026 sebagai upaya membumikan nilai ...
KABAR CABANG

Berangkat Pukul 04.30 dari Malang, Amelia ke Kediri untuk Melukis Bung Karno

Lomba Melukis Wajah Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menarik 171 peserta dari berbagai ...
KABAR CABANG

Dari Papan Catur, PDIP Kota Madiun Menyalakan Semangat Bung Karno kepada Generasi Muda

DPC PDI Perjuangan Kota Madiun menggelar Open Turnamen Catur Piala Ketua DPC dalam rangka Bulan Bung Karno. ...
KRONIK

Rocky Gerung Jadikan Fatimah BEM UI Contoh Keberanian Intelektual Gen Z

SURABAYA – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fatimah Azzahra, ...
KABAR CABANG

Senam Sicita di Lapangan Karanganyar Tutup Rangkaian Gebyar Bulan Bung Karno 2026 di Ngawi

NGAWI – Lapangan Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi menjadi lokasi penutup rangkaian gebyar ...