Kamis
20 Agustus 2026 | 8 : 36

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ranwal RPJMD Dapat Sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jember

pdip-jatim-250414-ranwal-rpjmd-jember

JEMBER– Rencana awal (Ranwal) pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto.

Pembahasan ranwal RPJMD yang digelar di ruang Banmus, Senin (14/4/2025) itu dinilai banyak kekurangan data dalam penyajiannya dan terkesan dibuat tanpa kontrol.

Beberapa pertanyaan pun diajukan Widarto. Seperti tidak ditemukan adanya dasar hukum digunakannya Perda Kabupaten Jember tentang RTRW.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, jika Perda RTRW saat ini belum diundangkan disarankan agar dicantumkan Perda RTRW sebelumnya.

Tujuannya agar runutan antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dengan dokumen rencana sektoral lainnya selaras dengan RTRW Kabupaten Jember.

Selanjutnya, kepada Dinas Pendapatan Daerah, Widarto menanyakan tabel 2.63 halaman 203 soal proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jember tahun 2026-2030.

Menurutnya, proyeksi PAD di tahun 2026 masih Rp 920.615.117.932.70. Sedangkan dalam APBD tahun 2025 yang sudah disetujui bersama November 2024 saja sudah Rp 1.079.813.560.325,00

“Termasuk tolong dijelaskan yang relatif konkret terkait upaya peningkatan PAD ini. Kalau itu menyangkut ekstensifikasi, bagaimana caranya? Kalau intensifikasi bagaimana cara konkretnya? Karena menurut saya, ke depan kita harus sudah mulai berpikir kemandirian keuangan daerah kita,” kata Widarto.

Harus diakui, lanjutnya, bahwa daerah terus-terusan bergantung pada transfer pusat. Sebab jikalau transfer pusat distop disebabkan pemerintah pusat “marah” ke Kabupaten Jember, dapat dipastikan jalannya pemerintahan akan terhenti.

“Untuk belanja operasional saja tidak cukup PAD kita. Sedangkan kita tahu situasi fiskal pemerintah pusat juga sering tidak menentu dipengaruhi oleh geopolitik dan geoekonomi global juga,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, selain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapped), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dihujani pertanyaan adalah Dinas Pertanian dan Dinas Sosial Kabupaten Jember. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Lepas Peserta Karnaval TK-PAUD se-Pohjentrek, Muhamad Zaini Ajak Kenalkan Budaya Sejak Dini

KABUPATEN PASURUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhamad Zaini, secara resmi membuka dan memberangkatkan ...
EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Bidik Investasi Rp43 Triliun pada 2026, Layanan Digital Diperkuat

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membidik realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Untuk ...
KRONIK

Tiga Politisi Muda PDIP Tapal Kuda Masuk Nominasi Penghargaan Nasional

JEMBER – Tiga politisi muda PDI Perjuangan dari kawasan Tapal Kuda masuk nominasi penghargaan yang digelar salah ...
KRONIK

Korban TPPO Asal Jawa Barat Dipulangkan, Sinung Harap Kasus Serupa Tidak Terjadi Lagi

BONDOWOSO – Tiga perempuan asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ...
SEMENTARA ITU...

Doding Dorong Pedagang Pasar Melek Teknologi agar Tak Tergusur Perubahan Zaman

TRENGGALEK – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mendorong pedagang pasar tradisional beradaptasi dengan ...
LEGISLATIF

Komisi B DPRD Jember Soroti Gerobak Cinta dan Kebocoran Retribusi Pasar

JEMBER – Komisi B DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggeser anggaran sejumlah program ...