SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Jatim mengajukan 40 sekolah rakyat ke Kementerian Sosial RI.

Menurutnya, program sekolah gratis yang digagas Presiden Prabowo merupakan langkah positif dan selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan yang senantiasa menjadi prinsip PDI Perjuangan sebagai partai Wong Cilik.

“Program sekolah gratis ini sangat bagus, dan gayung bersambut dengan Ibu Gubernur. Kebetulan Provinsi Jawa Timur mendapat plot untuk 40 sekolah yang tersebar di 38 kabupaten/kota,” ungkap Renny Pramana di Surabaya, Kamis (6/3/2025).

Meski mengapresiasi inisiatif tersebut, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun. Dia mengingatkan, bahwa persiapan implementasi program harus dilakukan secara rinci dan dikelola dengan baik agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai.

Menurutnya, sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah rakyat gratis harus setara dengan sekolah pada umumnya. Sehingga anak-anak yang belajar di sana tidak dirugikan dari segi fasilitas pendidikan.

“Implementasi program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik. Tujuannya adalah agar pengentasan anak miskin melalui sekolah gratis ini tidak sekadar simbol, melainkan benar-benar memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang setara,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny itu.

Lebih lanjut, Renny mengemukakan bahwa kriteria penerima manfaat program ini perlu ditetapkan secara tegas. Ia menyatakan bahwa hanya anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau tergolong miskin seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan gratis ini.

“Penting bagi kita memastikan bahwa yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Tidak semestinya anak-anak dari keluarga yang mampu ikut tercampur, karena ini akan mengaburkan tujuan utama program,” tuturnya.

Renny Pramana juga menyoroti aspek pembiayaan dan sarana penunjang program. Salah satu pertanyaan kritis yang dia angkat adalah mengenai sumber dana pendukung fasilitas dan operasional sekolah rakyat tersebut.

“Yang perlu juga dipertanyakan adalah, apakah sarana penunjang dan pembiayaan program ini akan di-handle sepenuhnya melalui APBN atau ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Ini harus disiapkan dengan matang agar program ini tidak berakhir dengan masalah pendanaan di kemudian hari,” kata Renny.

Menurutnya, untuk mewujudkan program sekolah gratis yang inklusif dan berkualitas, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semua langkah tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan tidak hanya jumlahnya memadai, tetapi juga mutu pengajarannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya.

“Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas dan pengajaran yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan penyediaan 40 sekolah rakyat gratis sebagai bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto.

Dari 40 sekolah yang direncanakan, 38 akan dibangun di wilayah kabupaten/kota dan dua di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui format boarding school, dengan tujuan mencegah putus sekolah (drop out) serta memperkuat pembentukan karakter secara terpadu. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS